FOLKSTIME.ID – Upaya menjamin masa depan penyandang disabilitas di Jawa Tengah dinilai tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata. DPRD Jawa Tengah mendorong adanya kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang benar-benar inklusif.
Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah, Catur Agus Saptono, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi saat ini sudah mulai menunjukkan keseriusan dalam memperhatikan pemberdayaan difabel. Namun, upaya tersebut perlu diperkuat dengan keterlibatan berbagai pihak, terutama dalam membuka peluang kerja.
“Pemerintah sudah mulai intens dalam pemberdayaan. Tapi ke depan, ini tidak bisa hanya pemerintah saja. Dunia usaha dan masyarakat juga harus ikut berperan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, persoalan disabilitas mencakup dua aspek penting, yakni ruang privat dan ruang publik. Pada ruang privat, pemerintah telah cukup berperan melalui penyediaan pendidikan dan dukungan tumbuh kembang difabel. Sementara itu, ruang publik justru menjadi tantangan bersama, karena berkaitan dengan penerimaan sosial dan kesempatan beraktivitas di tengah masyarakat.
Dalam konteks ini, dunia usaha dinilai memiliki peran strategis dalam membuka akses kerja yang setara. Meski regulasi sudah mengatur kewajiban tersebut, tanpa komitmen nyata dari pelaku usaha, peluang bagi difabel akan tetap terbatas.
“Kalau hanya mengandalkan aturan tanpa kesadaran bersama, hasilnya tidak akan maksimal. Perlu kolaborasi agar difabel benar-benar mendapatkan ruang,” tegasnya.
Selain sektor ketenagakerjaan, Catur juga menyoroti pentingnya pembangunan fasilitas publik yang inklusif. Sekolah, ruang terbuka, hingga infrastruktur dasar harus dirancang ramah difabel agar mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebenarnya telah memulai langkah melalui penyediaan sekolah khusus bagi penyandang disabilitas. Namun, keberlanjutan dari pendidikan tersebut harus menjadi perhatian bersama agar tidak berhenti hanya pada tahap pembelajaran.
DPRD Jawa Tengah, lanjutnya, akan terus melakukan advokasi baik secara kelembagaan maupun melalui perwakilan di daerah pemilihan untuk memastikan isu difabel tetap menjadi prioritas.
Dengan pendekatan kolaboratif, diharapkan masa depan penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab satu pihak, melainkan menjadi gerakan bersama demi menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.
