FOLKSTIME.ID – Sebanyak 162 kejadian bencana telah dilaporkan terjadi di wilayah Jawa Tengah dalam periode 1 Januari hingga 12 April 2026, dengan dominasi bencana hidrometeorologi berupa banjir dan cuaca ekstrem yang terus memicu dampak luas di sejumlah daerah.
Data bencana Jawa Tengah 2026 tersebut disampaikan dalam forum kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, pada Rabu (22/4/2026), di mana langkah-langkah penanggulangan bencana turut dibahas sebagai bagian dari penguatan mitigasi dan respons kebencanaan di tingkat daerah.
Upaya penanggulangan bencana Jawa Tengah kemudian ditegaskan terus diperkuat secara menyeluruh oleh pemerintah provinsi, mencakup tahapan prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana, guna memastikan dampak yang ditimbulkan dapat ditekan serta pemulihan dapat berjalan optimal.
“Kami juga melakukan langkah-langkah strategis. Baik yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah kabupaten/kota,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen.
Penguatan Sistem dan Logistik Kebencanaan
Langkah strategis yang dilakukan disebutkan mencakup penguatan logistik kebencanaan agar ketersediaan bantuan dapat dipastikan tetap terjaga serta distribusinya berlangsung cepat dan tepat saat bencana terjadi. Selain itu, kapasitas daerah juga terus ditingkatkan, baik melalui penguatan sumber daya manusia maupun penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
Sinergi lintas sektor juga dilaporkan telah diperkuat melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga seluruh proses penanggulangan dapat berjalan terpadu.
“Kami juga melakukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan seluruh upaya penanggulangan bencana. Ini alhamdulillah ini berjalan secara terpadu dan efektif,” ucapnya.
Tanah Bergerak Jadi Sorotan
Perhatian khusus turut diarahkan pada bencana tanah bergerak yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Tegal dan Kota Semarang, yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap permukiman warga.
Di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, bencana yang berlangsung sejak awal Februari 2026 dilaporkan telah merusak ratusan rumah serta infrastruktur. Sementara di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, peristiwa serupa terjadi dalam rentang Februari hingga April 2026.
Dampak bencana tanah bergerak disebut tidak hanya merusak fisik bangunan, tetapi juga menghilangkan tempat tinggal warga secara langsung sehingga membutuhkan penanganan khusus.
DPR RI Dorong Solusi Hunian
Persoalan hunian bagi korban tanah bergerak dipastikan akan segera dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, khususnya melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), guna mempercepat realisasi bantuan.
“Aspirasi ini akan kami sampaikan langsung ke pusat. Kami akan koordinasi dengan BNPB agar penyelesaian hunian yang seharusnya sudah berjalan bisa segera direalisasikan,” tegas Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid.
Selain isu tanah bergerak, sejumlah agenda mitigasi lain turut dibahas, seperti rencana pembangunan kolam retensi di Kabupaten Pati dan Kudus, serta kelanjutan proyek tanggul laut di wilayah Sayung, Kabupaten Demak.
Dalam pertemuan tersebut, dukungan bantuan juga telah disalurkan dengan total nilai mencapai triliunan rupiah, yang mencakup berbagai program lintas kementerian dan lembaga, mulai dari bantuan sosial, sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil, hingga dukungan penanggulangan bencana dan perlindungan perempuan serta anak.(mus)
