FOLKSTIME.ID — Arah kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun anggaran 2025 ditegaskan telah difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program strategis disebut telah dijalankan secara terintegrasi untuk menekan angka kemiskinan, pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Keterangan tersebut disampaikan oleh Ahmad Luthfi usai mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Selasa (31/3/2026). Dalam rapat tersebut, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 telah disampaikan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Fokus Pembangunan Diarahkan pada Kesejahteraan
Disampaikan bahwa seluruh output pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penurunan angka kemiskinan disebut telah dijadikan indikator utama keberhasilan program-program pemerintah.
“Pembangunan wilayah kita outputnya adalah bagaimana masyarakat sejahtera. Ukurannya adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan,” ujar Luthfi.
Capaian Indikator Makro Ekonomi Menguat
Sejumlah indikator makro ekonomi Jawa Tengah pada 2025 dilaporkan mengalami perbaikan. Angka kemiskinan disebut telah ditekan dari 9,58 persen pada 2024 menjadi 9,39 persen pada 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga dilaporkan mengalami penurunan sebesar 0,46 persen, dari 4,78 persen menjadi 4,32 persen.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah dicatat mencapai 5,37 persen atau berada di atas rata-rata nasional. Realisasi investasi juga disebut telah menembus angka Rp88,8 triliun sepanjang 2025.
“Ini berhasil kita lakukan dengan adanya kolaborasi berbagai pihak,” kata Luthfi.
Intervensi Multisektor Jadi Kunci Penurunan Kemiskinan
Dijelaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial. Intervensi disebut telah dilakukan secara menyeluruh pada sektor sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan melalui sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat.
Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi salah satu contoh intervensi yang telah dijalankan. Pada 2025, sekitar 17.000 unit rumah dilaporkan telah diperbaiki. Dari program tersebut, intervensi lanjutan seperti penanganan stunting, peningkatan akses kesehatan, pendidikan anak, hingga penguatan ekonomi keluarga juga turut dilakukan.
Program Sosial dan Pendidikan Diperluas
Upaya peningkatan kesejahteraan juga disebut telah diperkuat melalui program pendidikan dan bantuan sosial. Program sekolah gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem telah dijalankan melalui skema Sekolah Kemitraan dengan SMA swasta dan SMK Jawa Tengah.
Selain itu, bantuan sosial ditegaskan telah diarahkan agar lebih tepat sasaran guna mendukung kelompok masyarakat rentan.
Dukungan Program Nasional Diperkuat di Daerah
Dalam kesempatan tersebut, dukungan terhadap program pemerintah pusat di Jawa Tengah juga dilaporkan telah dioptimalkan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut telah menjangkau 4,29 juta penerima dengan dukungan 3.364 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Program pembangunan tiga juta rumah dilaporkan telah terealisasi sebanyak 17.510 unit dari APBD serta 2.743 unit dari Baznas dan CSR perusahaan. Sementara itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disebut telah beroperasi sebanyak 6.233 unit dari total 8.523 unit yang ditargetkan.
Program Cek Kesehatan Gratis juga dilaporkan telah melayani 14,13 juta masyarakat, termasuk melalui layanan Speling. Di sektor pendidikan, Sekolah Rakyat disebut telah berdiri di 14 kabupaten/kota dengan total 17 unit dan jumlah siswa mencapai 1.275 anak.
DPRD Akan Lakukan Evaluasi LKPJ 2025
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyampaikan bahwa dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2025 telah diterima oleh DPRD dan akan segera ditindaklanjuti melalui pembahasan lebih lanjut.
“Pansus sudah dibentuk. Tentu akan kita review terkait kegiatan tahun 2025. Nanti akan kami berikan catatan untuk perbaikan tahun 2026 ini,” ujarnya.(tya)
