FOLKSTIME.ID – Haru menyelimuti rumah sederhana milik Sukri di Dusun Plumbon, Desa Gondang, Kabupaten Sragen, Rabu (4/3/2026). Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan itu tak kuasa menahan tangis ketika Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, datang langsung ke kediamannya dan memastikan rumah bambu yang telah dihuni puluhan tahun segera diperbaiki melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2026.
Rumah tersebut berdiri sejak sekitar 1965 dan merupakan peninggalan orang tua Sukri. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sebagian telah lapuk dan dilapisi terpal. Lantainya masih berupa tanah dengan beberapa bagian ditutup sisa baliho bekas. Atap rumah pun bocor di sejumlah titik, sementara kamar mandi belum memenuhi standar kesehatan.
Di hadapan Sukri, Gubernur memastikan bangunan itu akan dibangun ulang secara menyeluruh.
“Ini nanti dibangun semuanya, Pak. Dinding, lantai, atapnya diganti. Panjenengan bisa tidur di kasur yang lebih empuk. Wis ora usah mikir sedih-sedih,” ujar Ahmad Luthfi saat meninjau kondisi rumah tersebut.
Mendengar kepastian itu, Sukri semakin terisak. Ia mengaku tak pernah menyangka rumahnya akan mendapat perhatian langsung dari pimpinan daerah.
“Alhamdulillah senang sekali. Tidak menyangka Pak Gubernur datang dan saya dapat bantuan seperti ini,” kata Sukri dengan suara terbata.
Berdasarkan pendataan pemerintah daerah, rumah Sukri termasuk kategori tidak layak huni. Selain struktur bambu yang rapuh, sejumlah tegel lantai dalam kondisi pecah dan fasilitas sanitasi belum memadai.
Melalui program RTLH, rumah tersebut akan dibangun ulang dengan dinding permanen, rangka atap dan genteng baru, lantai diplester, serta perbaikan kamar mandi dan sanitasi. Pemerintah daerah menegaskan bahwa intervensi tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.
“Kita bantu tidak hanya rumahnya. Kalau ada anak yang putus sekolah, kita sekolahkan. Kalau butuh pekerjaan atau bantuan sosial, kita dorong,” tegas Ahmad Luthfi.
Ia menjelaskan, program RTLH menjadi bagian dari strategi pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Tengah.
Pada 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan peningkatan kualitas RTLH bagi 17.000 penerima di berbagai kabupaten dan kota. Di Kabupaten Sragen, realisasi tahun tersebut mencapai 350 penerima.
Untuk 2026, ditargetkan perbaikan 10.000 unit rumah tidak layak huni di seluruh Jawa Tengah, dengan alokasi 303 unit berada di Kabupaten Sragen.
Program ini juga diarahkan untuk menekan angka backlog perumahan di Jawa Tengah. Pada awal 2025, backlog tercatat sebanyak 1.332.968 unit. Hingga akhir tahun, penanganan mencapai 274.514 unit, sehingga sisa backlog menjadi 1.058.454 unit.
“RTLH ini juga sekaligus memenuhi kebutuhan backlog kita yang hampir satu juta itu,” ujar Ahmad Luthfi.
Sebagai dukungan terhadap program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah, pada 2025 pemerintah provinsi menganggarkan pembangunan 17.510 unit rumah dengan nilai Rp 360,86 miliar. Realisasi anggaran mencapai Rp 360,76 miliar atau 99,97 persen.
Bagi Sukri, deretan angka dan target pembangunan mungkin bukan hal utama. Yang terpenting baginya adalah rasa aman saat musim hujan, tidur yang lebih layak, dan tempat tinggal yang lebih sehat.
Rumah bambu yang selama puluhan tahun menjadi saksi kehidupannya kini akan berubah menjadi hunian permanen. Di sudut Dusun Plumbon, tangis Sukri menjadi potret bagaimana kebijakan publik dapat langsung menyentuh kehidupan warga yang membutuhkan.
Program RTLH diharapkan terus menjangkau keluarga prasejahtera lainnya di Sragen dan daerah lain di Jawa Tengah, agar semakin banyak warga yang merasakan hunian yang aman, sehat, dan layak.(tya)
