FOLKSTIME.ID — Sebanyak 224 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang resmi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah menyelesaikan masa percobaan selama satu tahun. Pengangkatan tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) PNS serta pengambilan sumpah dan janji jabatan dalam prosesi yang digelar di Pendopo Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, Selasa (10/3/2026).
Prosesi tersebut menjadi tonggak penting bagi para aparatur baru yang kini sah menjadi bagian dari birokrasi pemerintah daerah. Sebelum resmi diangkat, para CPNS telah melalui berbagai tahapan, mulai dari masa orientasi, pelatihan, hingga proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan.
Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada seluruh aparatur yang menerima SK PNS. Ia menegaskan bahwa perubahan status dari CPNS menjadi PNS bukan sekadar formalitas administratif, melainkan awal dari tanggung jawab besar sebagai pelayan publik.
“Hari ini menjadi momentum penting bagi 224 penerima SK PNS. Ini adalah sejarah bagi saudara untuk sepenuhnya menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Magelang,” kata Grengseng.
Menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan. PNS tidak hanya bertugas menjalankan kebijakan publik, tetapi juga berperan sebagai pelayan masyarakat sekaligus perekat persatuan bangsa.
Karena itu, setiap aparatur negara harus berpegang teguh pada ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta menjaga kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah.
Ia menjelaskan, seorang PNS juga dituntut mampu menjalankan fungsi sebagai perencana, pelaksana, sekaligus pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, pelayanan publik yang diberikan harus profesional, netral dari kepentingan politik, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Grengseng menilai birokrasi saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dinamika global dan target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Berbagai isu seperti perubahan iklim, persaingan sumber daya alam, urbanisasi, hingga disrupsi teknologi menjadi tantangan yang harus direspons dengan sistem birokrasi yang adaptif.
“Birokrasi kita harus lincah dan mampu berpikir jauh ke depan, namun tetap melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengambilan keputusan berbasis data. Aparatur sipil negara diharapkan mampu memanfaatkan sistem informasi dan teknologi digital yang terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Selain itu, para PNS diminta mengimplementasikan nilai dasar ASN yaitu BERAKHLAK dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Nilai tersebut mencakup berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Bupati menegaskan bahwa sumpah dan janji PNS yang diucapkan dalam prosesi tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan komitmen moral dan spiritual kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan amanah jabatan.
“Pengambilan sumpah dan janji ini bertujuan membina dan menciptakan PNS yang bersih, jujur, serta memiliki semangat untuk bekerja bagi kepentingan negara dan masyarakat,” tegasnya.
Dengan status baru sebagai PNS, para aparatur diharapkan mampu meningkatkan etos kerja serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
Ia juga mengingatkan bahwa sebagai abdi negara, aparatur harus menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, serta memiliki komitmen kuat dalam upaya pemberantasan korupsi.
Sementara sebagai abdi masyarakat, PNS diharapkan mampu menjaga sikap dan perilaku sesuai norma sosial, norma agama, serta peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat.
Pemerintah saat ini, lanjutnya, lebih menekankan pada peningkatan kualitas aparatur dibandingkan sekadar jumlah pegawai. Oleh karena itu, birokrat muda di lingkungan Pemkab Magelang diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan dalam reformasi birokrasi.
Di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, aparatur sipil negara juga dituntut terus beradaptasi dengan dinamika zaman serta kebutuhan masyarakat yang semakin kritis dan melek teknologi.
“Sebagai PNS harus menjadi aparatur yang inovatif, memiliki inisiatif, integritas, serta komitmen dalam menjalankan tugas. Amanah dan kepercayaan yang diberikan harus dijaga dan dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” pungkasnya.(Pemkab Magelang)
