FOLKSTIME.ID – Menjelang pelaksanaan Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tahun ini, dinamika internal organisasi kian menguat. Dorongan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi hingga sistem kaderisasi menjadi perhatian serius berbagai kalangan, termasuk tokoh pemuda Jawa Tengah, Nur Muhammad.
PBNU sendiri telah menjadwalkan rangkaian agenda besar, dimulai dari Musyawarah Nasional (Munas) pada 25 April 2026, sebelum puncak Muktamar yang direncanakan berlangsung pada Agustus mendatang. Berbagai persiapan, termasuk pembentukan kepanitiaan, telah dilakukan.
Nur Muhammad menegaskan bahwa Muktamar bukan sekadar agenda rutin lima tahunan, melainkan momentum strategis untuk mengevaluasi sekaligus mempertegas arah kebijakan organisasi ke depan.
“Masa depan NU itu betul-betul nyata sebagai representasi bangsa Indonesia. NU adalah jamiyah dengan warga lebih dari 150 juta. Kalau NU baik, maka bangsa ini juga baik. Kalau NU lemah, itu juga menjadi gambaran kondisi bangsa,” ujar Nur yang merupakan pengusaha dan pengelola lembaga pendidikan ini, Minggu (5/4/2026).
Menurutnya, peran Nahdlatul Ulama sangat erat dengan kondisi bangsa saat ini. Ia menilai berbagai persoalan seperti ketahanan pangan, kualitas pendidikan, hingga tingkat toleransi masyarakat mencerminkan sejauh mana kontribusi warga Nahdliyin di berbagai sektor.
“Kalau ada gambaran rapuhnya ketahanan pangan, itu berarti warga NU belum maksimal. Kalau kualitas pendidikan masih rendah, itu juga cerminan keterlibatan NU yang belum optimal. Sebaliknya, jika toleransi bangsa ini baik, itu karena NU sudah berperan dengan baik,” jelasnya.
Lebih jauh, Nur mengingatkan agar Muktamar tidak terjebak dalam rutinitas seremonial semata. Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen organisasi agar forum tersebut mampu menghasilkan kebijakan konkret dan evaluatif.
“Muktamar jangan dijadikan rutinitas biasa. Harus menjadi media untuk menetapkan program ke depan sekaligus mengevaluasi perjalanan jamiyah selama ini,” tegasnya.
Dalam pandangannya, sejumlah persoalan internal juga perlu dibahas secara terbuka, termasuk dinamika konflik yang sempat terjadi di tubuh PBNU dalam beberapa bulan terakhir. Ia menilai polemik tersebut harus menjadi bahan evaluasi, khususnya dalam sistem kaderisasi.
“Kisruh yang terjadi, seperti polemik antara Rais Aam dan Ketua Umum terkait kaderisasi, harus dibahas secara terbuka. Sistem kaderisasi perlu dievaluasi dan disempurnakan,” ujarnya.
Selain itu, Nur juga menyoroti persoalan tata kelola organisasi di daerah, terutama terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengurus Cabang (PC) dan Pengurus Wilayah (PWNU) yang dinilai belum tertata optimal. Ia juga menyinggung sistem digitalisasi organisasi, Digdaya, yang perlu ditinjau ulang.
“Penataan organisasi harus diperkuat. Sistem Digdaya yang dulu kita banggakan perlu dievaluasi agar lebih optimal dan tidak menimbulkan persoalan administratif di daerah,” katanya.
Abu Janda
Tak hanya aspek struktural, Nur turut mengkritik fenomena kontroversial yang melibatkan sosok Abu Janda. Ia menilai kasus tersebut telah memicu polemik yang berdampak pada citra organisasi, sehingga perlu dijadikan bahan refleksi bersama.
“Ada fenomena yang harus jadi pelajaran, seperti kontroversi tokoh yang pernah dikaitkan dengan Banser. Ini menunjukkan bahwa sistem rekrutmen harus diperjelas dan diperketat agar sejalan dengan nilai-nilai NU,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Nur berharap Muktamar PBNU 2026 mampu menjadi titik balik dalam memperkuat organisasi secara menyeluruh, baik dari sisi struktur, kaderisasi, maupun arah kebijakan strategis.
“Semua warga NU harus terlibat dan berharap besar. Muktamar ini harus benar-benar menjadi momentum perbaikan dan penguatan NU ke depan,” pungkasnya.
