FOLKSTIME.ID – Gelombang protes terhadap maraknya kecelakaan di jalur ekstrem Silayur, Ngaliyan, Kota Semarang, kembali menguat. Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang turun ke jalan, Selasa (14/4/2026), menyoroti dugaan kelalaian sistemik pemerintah dalam mengawasi dan menindak pelanggaran jam operasional truk bermuatan besar.
Aksi yang digelar di Jalan Prof. Dr. Hamka itu menjadi penegasan bahwa persoalan kecelakaan di Silayur bukan sekadar insiden lalu lintas biasa, melainkan akumulasi dari lemahnya pengawasan dan penegakan aturan yang dinilai terus dibiarkan.
Mahasiswa memulai aksi dari Kampus 3 UIN Walisongo sekitar pukul 16.30 WIB, kemudian bergerak menuju titik aksi sambil membawa poster-poster bernada kritik tajam seperti “#prayforngaliyan”, “#ngaliyanberduka”, hingga “perusahaan tidak peduli”. Isu utama yang mereka angkat adalah masih bebasnya truk sumbu tiga melintas di luar jam operasional yang telah ditentukan.
Menurut mahasiswa, fokus penindakan selama ini terlalu sempit karena hanya menyasar sopir di lapangan, sementara aktor utama seperti operator dan pengguna jasa truk justru luput dari jerat hukum. Padahal, mereka menilai rantai pelanggaran tidak akan terputus jika pihak-pihak tersebut tidak ikut dimintai pertanggungjawaban.
Koordinator lapangan aksi dalam orasinya secara tegas menyampaikan kritik keras kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Kami tidak akan tinggal diam! Jika pemerintah dan aparat terus membiarkan truk-truk melanggar jam operasional di Silayur, maka artinya mereka ikut bertanggung jawab atas setiap nyawa yang melayang di jalan ini,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pola kecelakaan yang terus berulang di jalur tersebut sebagai indikasi adanya pembiaran yang terstruktur.
“Ini bukan lagi soal kecelakaan biasa, ini pembiaran! Ketika aturan ada tapi tidak ditegakkan, maka yang jadi korban adalah masyarakat kecil yang setiap hari melintas di jalur ini,” lanjutnya.
Dalam aksinya, mahasiswa tidak hanya menuntut penegakan hukum yang tegas, tetapi juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengaturan lalu lintas kendaraan berat di kawasan Silayur. Mereka menilai, tanpa perbaikan sistemik, potensi kecelakaan akan terus berulang.
Aksi yang mendapat pengawalan aparat kepolisian tersebut sempat memperlambat arus lalu lintas di kawasan Ngaliyan. Meski demikian, kegiatan berlangsung tertib dan menjadi perhatian publik, khususnya para pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut.
Melalui spanduk dan orasi, mahasiswa mendesak Wali Kota Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera mengambil langkah konkret, termasuk memperketat pengawasan, menindak tegas pelanggar tanpa kompromi, serta memastikan keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas utama.
Bagi mahasiswa, tragedi demi tragedi di Silayur seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Tanpa keberanian untuk bertindak tegas, mereka menilai negara telah gagal hadir dalam melindungi warganya di ruang publik paling dasar: jalan raya.
