FOLKSTIME.ID — Upaya penguatan literasi digital dan pencegahan penyebaran hoaks kembali ditegaskan oleh Ahmad Luthfi dalam sebuah forum nasional yang digelar di Kabupaten Wonosobo, Sabtu (25/4/2026). Dalam kegiatan tersebut, perhatian serius diarahkan pada meningkatnya arus disinformasi di era digital yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan menghambat pembangunan daerah.
Fenomena banjir informasi yang terjadi saat ini disebut telah membawa dua sisi berbeda, di mana kemudahan akses dinilai memberi manfaat besar sekaligus membuka celah luas bagi penyebaran informasi tidak akurat. Oleh karena itu, kewaspadaan masyarakat terhadap hoaks dan kemampuan menyaring informasi dinilai menjadi kebutuhan mendesak di tengah transformasi digital yang semakin cepat.
Dalam konteks tersebut, penguatan literasi digital dipandang sebagai kata kunci utama dalam membangun ketahanan informasi masyarakat. Selain itu, langkah cek fakta, verifikasi berlapis, serta kehati-hatian dalam menyebarkan informasi disebut sebagai bagian penting dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif.
“Informasi yang sehat harus diciptakan bersama. Jangan sampai disinformasi justru memicu perpecahan. Edukasi yang disampaikan harus bersifat membangun, bukan sebaliknya,” ujar Ahmad Luthfi dalam pernyataannya saat membuka seminar nasional bertema penguatan literasi digital tersebut.
Kolaborasi Jadi Kunci Lawan Disinformasi
Lebih lanjut disampaikan bahwa hoaks tidak lagi dapat dianggap sebagai persoalan sepele, melainkan telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap kepercayaan publik dan persatuan bangsa. Oleh sebab itu, penanganannya dinilai tidak dapat dilakukan secara parsial.
Ditekankan bahwa keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah, akademisi, media, komunitas digital, hingga masyarakat luas harus diperkuat dalam satu gerakan bersama. Kolaborasi lintas sektor tersebut diyakini menjadi fondasi utama dalam meminimalisasi dampak negatif penyebaran informasi palsu.
“Upaya memerangi hoaks tidak mudah. Diperlukan proses cek, recheck, dan final check sebelum sebuah informasi dipercaya atau disebarluaskan. Tidak boleh ada sikap gegabah dalam menerima informasi,” kata Ahmad Luthfi.
Literasi Digital dan Pembangunan Daerah
Selain isu disinformasi, perhatian juga diarahkan pada pentingnya sinergi dalam pembangunan daerah. Disebutkan bahwa partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah dinamika global yang cenderung tidak stabil.
Konsep aglomerasi wilayah disebut dapat dimanfaatkan sebagai strategi untuk memperkuat daya saing daerah serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan ini dinilai mampu mengintegrasikan potensi antarwilayah sehingga menghasilkan dampak pembangunan yang lebih optimal.
Transparansi dan Pelayanan Publik Ditekankan
Dalam kesempatan tersebut, aspek tata kelola pemerintahan juga turut disoroti. Prinsip transparansi dan akuntabilitas disebut harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh jajaran pemerintah, termasuk aparatur sipil negara dan pejabat publik.
Pelayanan publik yang terbuka dan responsif terhadap kritik dinilai menjadi indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Kritik yang disampaikan masyarakat disebut seharusnya dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan.
“Birokrasi harus ditempatkan sebagai pelayan masyarakat. Tidak boleh ada hal yang ditutup-tutupi, semuanya harus transparan. Kritik harus diterima sebagai dorongan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik,” tegas Ahmad Luthfi.
Dengan penguatan literasi digital, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen terhadap transparansi, upaya melawan hoaks diharapkan dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung terciptanya pembangunan daerah yang berkelanjutan.(mus)
