FOLKSTIME.ID – Penanganan banjir Semarang dinilai perlu diperkuat melalui edukasi publik yang berkelanjutan serta kolaborasi lintas sektor karena karakteristik geografis kota dan perubahan tata ruang telah menyebabkan risiko genangan semakin kompleks di sejumlah wilayah.
Banjir yang sempat terjadi di kawasan Ngaliyan disebut dipicu oleh kombinasi curah hujan ekstrem dan kondisi daerah aliran sungai (DAS) yang memiliki karakteristik khusus. Berdasarkan data BMKG pada 14–15 Mei 2026, intensitas hujan lebat mencapai 50 hingga 100 milimeter per hari sehingga beban pada Sub-Sistem Drainase Kali Silandak meningkat secara signifikan.
Fenomena banjir Semarang tersebut juga disebut tidak dapat dilepaskan dari perubahan penggunaan lahan di kawasan hulu, pertumbuhan permukiman, serta berkurangnya area resapan air yang selama ini berfungsi menahan laju limpasan permukaan.
“Masyarakat perlu memahami bahwa bentuk Daerah Aliran Sungai atau DAS di Ngaliyan itu cenderung bulat, ibarat sebuah mangkuk raksasa. Secara alamiah, kalau hujan lebat turun, air dari segala penjuru perbukitan akan meluncur dan berkumpul ke satu titik dalam waktu yang bersamaan. Akibatnya, muncul puncak aliran air yang sangat tajam sehingga risiko banjir menjadi tinggi dalam waktu singkat,” kata Pakar Hidrologi Universitas Diponegoro sekaligus Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (Fordas) Jawa Tengah, Prof. Sriyana, Jumat (29/5).
Menurutnya, bentuk DAS yang menyerupai cekungan menyebabkan aliran air dari berbagai arah terkonsentrasi dalam waktu hampir bersamaan. Kondisi tersebut disebut berbeda dengan DAS memanjang yang menghasilkan aliran lebih landai sehingga potensi banjir berkembang lebih lambat.
Alih Fungsi Lahan Perparah Risiko Banjir
Selain faktor alamiah, peningkatan risiko banjir disebut diperparah oleh aktivitas di kawasan hulu. Alih fungsi lahan, pertumbuhan penduduk, dan penyusutan ruang terbuka hijau dinilai telah mempercepat terjadinya limpasan air saat hujan deras berlangsung.
Erosi yang terjadi di wilayah atas disebut menghasilkan material sedimen dalam jumlah besar. Lumpur hasil erosi tersebut kemudian terbawa ke kawasan hilir dan mengendap di saluran drainase maupun selokan lingkungan.
“Tanah yang tergerus dari kawasan hulu kemudian berubah menjadi sedimentasi lumpur pekat di hilir. Ketika saluran tersumbat, kapasitas drainase berkurang dan luapan air ke permukiman menjadi sulit dihindari,” ujar Sriyana.
Kawasan Purwoyoso disebut menjadi salah satu wilayah yang terdampak akibat akumulasi sedimentasi dan tersumbatnya saluran pembuangan air.
Infrastruktur Dinilai Sudah Baik
Sriyana menilai infrastruktur pengendali banjir yang telah dibangun Pemerintah Kota Semarang pada skala makro sebenarnya berada dalam kondisi cukup baik. Namun, kinerja sistem secara keseluruhan disebut belum optimal karena masih ditemukan sumbatan sampah dan bangunan yang mempersempit bantaran sungai.
Di sisi lain, tantangan juga dihadapi dalam aspek operasional dan pemeliharaan. Kebutuhan anggaran untuk pengelolaan pompa drainase disebut terus meningkat seiring bertambahnya infrastruktur pengendalian banjir yang dimiliki pemerintah daerah.
“Penanganan sistem tata air modern tidak bisa lagi memakai pola lama atau dibebankan kepada satu instansi saja. Kita harus melihat bentang alam dari unit terkecil, yaitu tingkat kelurahan. Ada delapan unsur yang harus bergerak bersama dalam pendekatan Octa Helix,” katanya.
Menurut dia, keterlibatan pemerintah pusat melalui BBWS, organisasi perangkat daerah, akademisi, aparat keamanan, masyarakat, kalangan politik, hingga media perlu terus diperkuat agar penanganan banjir dapat berjalan berkesinambungan.
“Kita butuh aksi nyata, konsistensi, dan keberanian untuk berpikir global, bertindak lokal, demi Kota Semarang tercinta,” tegasnya.
Penguatan RT dan RW Diusulkan
Penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat RT dan RW juga didorong untuk mendukung pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Salah satu usulan yang disampaikan adalah pengalokasian anggaran lingkungan berbasis masyarakat untuk mendukung gerakan pengelolaan sampah mandiri.
Melalui konsep Zero Waste, sampah diharapkan dapat dipilah sejak dari rumah tangga sehingga tidak lagi berakhir di saluran drainase maupun sungai yang berpotensi memicu banjir.
Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyatakan masukan dari kalangan akademisi akan dijadikan bagian penting dalam penguatan kebijakan penanganan banjir dan penataan lingkungan perkotaan.
“Kami sangat berterima kasih atas analisis dari Prof. Sriyana. Pandangan dari beliau ini memperjelas peta masalah bahwa urusan banjir saling mengunci dari hulu sampai ke hilir, bahkan sampai ke kebiasaan kita di rumah masing-masing,” kata Agustina.
Menurutnya, koordinasi dengan BBWS Pemali Juana terus dilakukan untuk pengerukan sungai utama, sementara pembersihan saluran lingkungan tetap dijalankan oleh perangkat daerah terkait.
“Pemkot Semarang berkomitmen untuk terus berkolaborasi lintas sektor, tetapi kami juga mengajak warga untuk ikut merawat saluran, tidak menutup lubang kontrol drainase, dan mulai memilah sampah dari rumah,” pungkasnya.(tya)
