Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengajak masyarakat mendukung Sensus Ekonomi 2026 setelah didata langsung oleh petugas BPS.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengajak masyarakat mendukung Sensus Ekonomi 2026 setelah didata langsung oleh petugas BPS.

FOLKSTIME.IDSensus Ekonomi 2026 di Kota Semarang diminta untuk disukseskan oleh seluruh warga setelah capaian pendataan hingga pertengahan Juli 2026 baru mencapai sekitar 38 persen. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir menerima kedatangan petugas sensus karena seluruh data yang dihimpun dijamin kerahasiaannya dan tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan.

Pendataan Sensus Ekonomi 2026 tersebut diawali dengan kunjungan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) ke kantor Wali Kota Semarang di Jalan Pemuda, Selasa (14/7). Agustina mengikuti proses pendataan secara langsung sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan sensus yang berlangsung secara nasional sekaligus mengajak masyarakat memberikan contoh serupa saat petugas datang ke lokasi usaha maupun tempat tinggal.

Upaya percepatan Sensus Ekonomi 2026 kemudian dibahas dalam rapat koordinasi yang diikuti Sekretaris Daerah, para asisten, organisasi perangkat daerah terkait, serta seluruh camat se-Kota Semarang. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai hambatan di lapangan agar target pendataan sebelum 31 Agustus 2026 dapat tercapai.

“Saya sudah ditanya-tanya banyak hal ya, dan lancar, enggak lama kok. Dan menurut Mbak Dini data kita dijamin kerahasiaannya, benar enggak, Mbak?” kata Agustina.

Pernyataan tersebut langsung dijawab petugas sensus. “Benar Bu Wali Kota,” ujar petugas yang memastikan seluruh data responden dilindungi sesuai ketentuan.

Agustina menegaskan isu yang mengaitkan pelaksanaan sensus dengan pemeriksaan pajak merupakan informasi yang tidak benar. Menurutnya, pemutakhiran data perpajakan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah telah berjalan sejak Mei dan merupakan program yang berbeda dengan Sensus Ekonomi 2026.

“Sensus ini tidak berkaitan dengan apa pun. Kalau ada kabar bahwa habis didatangi petugas sensus, kemudian didatangi petugas pajak, itu hanya berbarengan. Pemutakhiran data pajak oleh Bapenda sejak Mei merupakan proses pembaruan data yang berjalan terpisah dari Sensus Ekonomi,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut juga diungkap sejumlah kendala yang masih dihadapi petugas sensus di lapangan. Keraguan sebagian masyarakat untuk memberikan informasi, terbatasnya akses ke kawasan perumahan elite, hingga area industri dinilai menjadi faktor yang memengaruhi percepatan pendataan.

Untuk meningkatkan capaian Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Kota Semarang tengah menyiapkan skema apresiasi bagi kecamatan dengan hasil pendataan terbaik. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong koordinasi lintas wilayah sehingga target penyelesaian sensus dapat dipenuhi sesuai jadwal.

“Jangan takut ya, nanti kalau ada petugas sensus yang datang ke tempat warga. Mari kita dukung karena ini penting untuk mengambil kebijakan ekonomi pemerintah pusat,” ujar Agustina.

Instruksi juga telah diberikan kepada seluruh camat agar koordinasi dengan kelurahan, RT, dan RW diperkuat dalam mendukung pelaksanaan pendataan. Pemerintah Kota Semarang memastikan percepatan sensus dilakukan dengan dukungan penuh dari BPS yang menjamin seluruh data yang telah diinput petugas langsung terkunci dalam sistem serta dijaga kerahasiaannya.(tya)

@folkstime.id

FOLKSTIME.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, pada Kamis malam, 9 Juli 2026. Penangkapan ini menggegerkan publik. Etik diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap bawahannya atau sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Operasi senyap KPK berlangsung sejak Kamis malam hingga Jumat dini hari di wilayah Soloraya. Setelah diamankan, Etik sempat menjalani pemeriksaan awal di Mapolresta Surakarta sebelum diberangkatkan ke Jakarta. Sekitar pukul 05.41 WIB, Jumat (10/7), Etik bersama sejumlah pihak lainnya diterbangkan ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan total 18 orang. Sebanyak sembilan orang, termasuk tiga aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Sukoharjo, dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Tak hanya itu, tim penyidik juga menyita barang bukti bernilai miliaran rupiah. Barang bukti tersebut berupa logam mulia (emas) serta uang tunai dalam mata uang Rupiah, Dolar Singapura, dan Dolar Australia. Hingga saat ini, KPK masih mendalami perkara dan akan menentukan status hukum para pihak yang diamankan setelah proses pemeriksaan selesai. #sukoharjo #bupati #korupsi #kpk #jateng

♬ suara asli – Folkstime.id – Folkstime.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *