Folkstime.id – Kinerja ekonomi Kota Semarang dalam setahun terakhir menunjukkan tren yang relatif positif. Pertumbuhan ekonomi daerah ini tercatat melampaui rata-rata nasional, meski tantangan pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan.
Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Diponegoro, Bangkit Aditya Wiryawan, menilai capaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang sepanjang periode kepemimpinan Agustina–Iswar.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5,3 persen. Sementara itu, Kota Semarang mencatatkan pertumbuhan sekitar 5,37 persen atau sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian nasional.
“Kontribusi Pemkot Semarang dalam menjaga laju pertumbuhan itu cukup baik. Selama setahun terakhir, stabilitas makro daerah bisa terjaga,” ujar Bangkit saat dimintai tanggapan, belum lama ini.
Menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip tersebut, stabilitas ekonomi makro berdampak pada indikator sosial, salah satunya tingkat kemiskinan. Ia menilai meskipun penurunannya belum secepat sejumlah daerah lain, tren yang terjadi tetap menunjukkan arah perbaikan.
“Secara umum saya melihat tren positif ini sebagai satu hal yang bisa diapresiasi,” katanya.
Ia menjelaskan, perbaikan infrastruktur yang dilakukan secara masif dalam setahun terakhir menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Program perbaikan jalan di berbagai titik dinilai memperlancar mobilitas barang dan jasa, sehingga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, kebijakan bantuan operasional bagi rukun tetangga (RT) disebut sebagai langkah strategis dalam mendorong konsumsi dan perputaran uang di tingkat bawah.
“Program bantuan operasional RT cukup jenius karena mendorong belanja masyarakat, sehingga roda ekonomi tetap berputar. Namun, kontribusi terbesar tetap berasal dari peran aktif masyarakat itu sendiri,” jelasnya.
Meski demikian, Bangkit mengingatkan bahwa pembangunan di Kota Semarang belum sepenuhnya merata. Infrastruktur di kawasan pusat kota dinilai relatif lebih baik dibandingkan wilayah pinggiran maupun perbatasan.
Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memperlebar jurang ketimpangan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang lebih inklusif.
“Mungkin kemiskinan bukan masalah utama di Semarang, tapi ketimpangannya. Ini yang harus mendapat perhatian lebih serius,” tegasnya.
Ia mendorong munculnya inovasi kebijakan yang secara konkret mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah dan kelompok masyarakat.
Dalam sektor layanan publik, program transportasi gratis seperti feeder dan Bus Rapid Transit (BRT) dinilai sebagai kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Program tersebut membantu pelajar serta kelompok rentan dalam mengakses fasilitas pendidikan dan aktivitas ekonomi tanpa terbebani biaya transportasi.
“Program ini bagus dan bisa diapresiasi. Kalau bisa diperluas, ini sangat membantu pengeluaran anak sekolah dan masyarakat yang masih kekurangan akses transportasi,” ujarnya.
Adapun tantangan besar yang masih membayangi Kota Semarang adalah persoalan banjir rob di wilayah utara. Bangkit menilai pemerintah kota memiliki keterbatasan kewenangan dan anggaran dalam menangani persoalan tersebut secara menyeluruh.
Karena itu, dibutuhkan inovasi kebijakan dan sinergi dengan proyek strategis berskala besar, termasuk pembangunan tanggul laut, agar penanganan rob dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, ia memandang kebijakan dan langkah yang ditempuh Pemkot Semarang dalam satu tahun terakhir sudah berada di jalur yang tepat. Namun, fokus pada pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan dinilai menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi yang tercapai benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat.(tya)
