FOLKSTIME.ID – Kurikulum koperasi mulai jenjang SD hingga SMA diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai langkah strategis menguatkan ekonomi kerakyatan sejak dini.
Program insersi kurikulum perkoperasian ini disebut sebagai yang pertama di Indonesia, sekaligus menjadi upaya konkret membangkitkan kembali peran koperasi di tengah masyarakat. Langkah tersebut dilakukan melalui penyisipan materi koperasi ke dalam sistem pendidikan dasar dan menengah.
Kebijakan ini diharapkan mampu menjawab tantangan rendahnya pemahaman generasi muda terhadap konsep koperasi yang selama ini dinilai mulai tergerus oleh perkembangan model bisnis modern.
“Ini bahkan mungkin baru yang pertama di Indonesia, mudah-mudahan hasilnya bisa bagus,” kata Sekda Jateng, Sumarno, usai membuka Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Insersi Kurikulum Pendidikan Perkoperasian di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jateng, Kota Semarang, Selasa (5/5/2026).
Penguatan SDM dan Nilai Gotong Royong
Ditegaskan, koperasi memiliki karakter berbeda dibandingkan konsep bisnis pada umumnya. Dalam koperasi, nilai sosial seperti kebersamaan dan gotong royong menjadi fondasi utama yang harus dipahami sejak dini.
“Koperasi ini sangat berbeda dengan konsep bisnis umum. Koperasi adalah penggabungan antara konsep bisnis dengan nilai sosial. Di sana ada kebersamaan, ada gotong royong, dan kedaulatan tertinggi ada di tangan anggota,” tegasnya.
Disebutkan pula, tantangan utama yang dihadapi saat ini terletak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) serta minimnya pemahaman terhadap esensi koperasi. Oleh karena itu, internalisasi nilai koperasi dinilai penting dilakukan melalui pendidikan formal.
Dukung Program Koperasi Merah Putih
Langkah ini juga disebut sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Melalui pendekatan pendidikan, potensi kegagalan koperasi di masa lalu diharapkan tidak terulang kembali.
“Kita ingin menginternalisasi pemahaman ini sejak dini, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Harapannya, koperasi masa depan dikelola oleh SDM yang benar-benar memahami ruh koperasi,” imbuh Sumarno.
Kurikulum tersebut direncanakan akan disampaikan kepada Menteri Koperasi agar dapat dikembangkan menjadi standar nasional.
Implementasi Ditarget Tahun Ajaran Baru
Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Jateng, Dwi Silo Raharjo, menyatakan bahwa kurikulum akan diterapkan di seluruh sekolah di bawah Dinas Pendidikan dan madrasah di bawah Kementerian Agama di Jawa Tengah.
Dijelaskan, selama ini pendidikan ekonomi di sekolah masih bersifat umum dan belum mengulas koperasi secara mendalam, padahal materi tersebut pernah menjadi bagian penting dalam kurikulum era 1980-an.
“Kami ingin up lagi bahwa pendidikan perkoperasian itu sangat penting. Tujuan FGD ini adalah menyempurnakan draf kurikulum agar selaras dengan kebijakan pendidikan nasional dan daerah,” jelasnya.
Implementasi program ditargetkan dapat dimulai pada tahun ajaran baru mendatang, dengan waktu persiapan sekitar tiga bulan. FGD yang digelar selama tiga hari itu melibatkan 40 ahli dari berbagai unsur, termasuk Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag, serta praktisi koperasi.
Dengan inisiasi kurikulum koperasi ini, Jawa Tengah menargetkan lahirnya generasi muda yang tidak hanya memiliki kecerdasan finansial, tetapi juga berkarakter sosial kuat dan berorientasi pada semangat gotong royong dalam membangun ekonomi bangsa. (tya)
