FOLKSTIME.ID – Menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, perhatian terhadap stabilitas pasokan pangan dan kelancaran aktivitas ekonomi semakin menguat. Lonjakan konsumsi masyarakat, arus mudik yang masif, hingga potensi gangguan distribusi akibat cuaca menjadi faktor yang harus diantisipasi sejak dini. Kondisi inilah yang mendorong Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan reses ke Jawa Tengah untuk meninjau langsung kesiapan daerah dalam menjaga stabilitas pangan dan sektor keuangan menjelang Lebaran.
Dalam pertemuan yang melibatkan pemerintah daerah, BUMN pangan, serta perbankan nasional, berbagai aspek kesiapan dibahas secara komprehensif. Mulai dari ketersediaan bahan pokok, stabilitas harga, distribusi logistik, hingga kesiapan layanan perbankan menghadapi meningkatnya transaksi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri.
Ketua Rombongan Reses Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menilai kesiapan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi menjelang Lebaran. Ia mengatakan, setiap tahun momentum Idulfitri selalu diikuti dengan peningkatan permintaan pangan serta aktivitas transaksi keuangan yang signifikan.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan dua hal utama tetap terjaga, yakni ketersediaan komoditas pangan di pasar dan kecukupan likuiditas di sektor perbankan.
“Kami ingin memastikan ketahanan pangan serta kesiapan komoditas kebutuhan pokok bagi masyarakat, terutama agar harga tetap wajar. Dari sisi perbankan juga penting memastikan likuiditas selama Lebaran agar masyarakat tidak mengalami kesulitan,” ujar Adisatrya.
Dalam forum tersebut turut hadir sejumlah BUMN yang memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan pangan nasional, seperti Bulog dan ID Food, serta bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni BRI, Mandiri, BNI, dan BTN.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa berbagai langkah antisipasi telah disiapkan jauh sebelum Ramadan tiba. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjelaskan, pemerintah daerah telah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap berbagai sektor yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan hingga perayaan Idulfitri.
Persiapan tersebut tidak hanya menyangkut ketahanan pangan, tetapi juga kesiapan infrastruktur, kelancaran distribusi logistik, ketersediaan energi, hingga pelayanan publik yang akan menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat saat arus mudik.
“Semua sektor kita siapkan. Mulai dari infrastruktur, distribusi logistik, sampai pelayanan publik agar masyarakat bisa menjalani Ramadan dan Idulfitri dengan aman dan nyaman,” kata Ahmad Luthfi.
Dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, Pemprov Jawa Tengah juga telah mengintensifkan berbagai intervensi pasar. Program tersebut antara lain melalui operasi pasar, penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga pemberian subsidi distribusi bahan pokok penting.
Kebijakan tersebut dijalankan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN pangan, serta pelaku usaha agar distribusi komoditas tetap lancar hingga ke tingkat daerah.
Menurut Ahmad Luthfi, secara umum kondisi ketahanan pangan di Jawa Tengah saat ini berada dalam situasi yang relatif aman. Bahkan beberapa komoditas strategis seperti beras tercatat mengalami surplus produksi.
Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai fluktuasi harga pada komoditas tertentu yang sensitif terhadap faktor cuaca maupun distribusi, salah satunya cabai.
“Beras kita surplus, beberapa komoditas juga surplus. Untuk harga yang saat ini terpantau naik adalah cabai, dan kita sudah siapkan langkah intervensi serta penetrasi harga,” ujarnya.
Dari sisi pemerintah pusat, Kementerian Perdagangan juga memastikan bahwa stok bahan pokok secara nasional masih berada dalam kondisi aman. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan bahwa stok indikatif berbagai kebutuhan pokok diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga sekitar tiga bulan ke depan.
Ia juga menilai stabilitas harga di Jawa Tengah relatif terjaga karena sebagian besar komoditas masih berada di bawah atau sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).
“Harga kebutuhan pokok di Jawa Tengah sangat bagus, tidak ada yang melebihi HET. Hanya satu komoditas yang masih tinggi yaitu cabai rawit merah. Terima kasih kepada Pak Gubernur yang telah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Jawa Tengah tetap kondusif,” kata Iqbal.
Meski kondisi stok dinilai aman, pemerintah tetap mempercepat distribusi bahan pokok ke berbagai daerah sebagai langkah mitigasi terhadap potensi gangguan logistik. Hal ini dilakukan menyusul peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi curah hujan tinggi hingga akhir Maret 2026.
Cuaca ekstrem berpotensi memengaruhi jalur distribusi barang, terutama di wilayah yang bergantung pada jalur darat dan pelabuhan.
“BMKG menyampaikan ada potensi curah hujan tinggi hingga akhir Maret 2026. Karena itu distribusi kebutuhan pokok kita percepat sejak rapat koordinasi pada akhir Januari lalu,” ujarnya.
Dengan berbagai langkah antisipatif tersebut, pemerintah optimistis stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga sepanjang Ramadan hingga Idulfitri. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku usaha diharapkan mampu memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi selama musim Lebaran.
