FOLKSTIME.ID – Pemerintah diminta mewaspadai potensi turunnya harga gabah saat panen raya agar tidak merugikan petani. Stabilitas harga dinilai menjadi kunci menjaga keberlanjutan produksi padi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, mengatakan panen raya padi umumnya berlangsung pada bulan Maret hingga April. Pada periode tersebut, peningkatan produksi kerap memicu fluktuasi harga gabah di tingkat petani.
“Kita meminta agar harga gabah tidak anjlok, sehingga petani tidak rugi setelah mereka mengeluarkan ongkos produksi,” ujar Sarif Abdillah.
Sarif yang akrab disapa Kakung mengakui bahwa saat produksi padi meningkat dalam masa panen raya, harga gabah rawan turun bahkan bisa berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Menurutnya, kondisi tersebut semakin sulit bagi petani karena tidak semuanya memiliki fasilitas pengeringan maupun penyimpanan gabah atau beras. Akibatnya, banyak petani terpaksa menjual hasil panennya dengan harga rendah.
“Satu sisi, tidak semua petani memiliki fasilitas untuk pengeringan dan penyimpanan beras. Sehingga petani terpaksa menerima penjualan dengan harga rendah,” ungkap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Atas kondisi itu, Kakung meminta pemerintah memastikan petani memperoleh harga yang adil dan menguntungkan agar produksi padi tetap berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya peran Perum Bulog sebagai lembaga yang bertugas menjaga stok beras nasional untuk menyerap gabah petani dalam jumlah besar sesuai dengan HPP yang telah ditetapkan pemerintah.
“Bulog sebagai lembaga yang bertugas menjaga stok beras nasional perlu diberdayakan untuk menyerap gabah petani dalam jumlah besar dengan HPP yang ditetapkan,” kata legislator dari daerah pemilihan Banyumas dan Cilacap itu.
Menurutnya, penetapan harga yang stabil dari pemerintah juga sejalan dengan upaya mewujudkan swasembada pangan tanpa mengorbankan kesejahteraan petani.
Kakung mengingatkan, jika harga gabah terlalu rendah, petani bisa mengalami kerugian besar. Kondisi tersebut berpotensi membuat petani enggan kembali menanam padi pada musim tanam berikutnya.
“Karena harga gabah yang terlalu rendah dapat membuat petani mengalami kerugian besar, sehingga bisa saja kemudian enggan untuk kembali menanam padi di musim berikutnya,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi di Provinsi Jawa Tengah pada 2025 mencapai 1,67 juta hektare dengan produksi padi sebanyak 9,30 juta ton gabah kering giling (GKG).
Angka tersebut meningkat sekitar 412,77 ribu ton dibandingkan produksi tahun 2024 yang tercatat sebesar 8,89 juta ton. Sementara itu, luas panen juga mengalami kenaikan sebesar 120,22 ribu hektare atau 7,73 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,55 juta hektare.
Kakung berharap peningkatan produksi beras tersebut terus berlanjut dari tahun ke tahun sehingga target swasembada pangan dapat benar-benar tercapai. Namun demikian, ia menegaskan bahwa peningkatan produksi harus diiringi dengan upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
“Kita berharap jumlah produksi beras ini terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga upaya swasembada benar-benar terealisasi. Namun di satu sisi, pemerintah juga harus terus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani,” tandasnya.
