FOLKSTIME.ID — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan, bukan pada tataran konsep, melainkan pada kualitas implementasinya di lapangan. Hal ini mengemuka menjelang Dialog Nasional Praktik Baik MBG yang akan digelar pada 28–30 April 2026 di Hotel Gumaya, Semarang.
Pemerintah Kota Semarang di bawah kepemimpinan Wali Kota Agustina Wilujeng mendorong forum ini menjadi ruang evaluasi terbuka dengan melibatkan akademisi dan praktisi guna memperkuat pelaksanaan program secara berkelanjutan.
Pengamat pangan, Dr. Inneke Hantoro, S.TP., M.Sc., menilai bahwa fondasi program MBG sudah tepat, namun pelaksanaannya masih menyisakan berbagai persoalan mendasar. Ia menekankan pentingnya pembenahan pada aspek keamanan pangan, kualitas makanan, kompetensi sumber daya manusia, serta sistem pengelolaan penyediaan pangan.
“Persoalannya bukan di konsep, tetapi pada implementasi yang belum konsisten dan belum kuat,” ujarnya.
Risiko Keamanan Pangan Jadi Sorotan
Inneke mengingatkan bahwa kelalaian dalam menjaga standar keamanan pangan berpotensi menimbulkan dampak serius, mulai dari kasus makanan tidak layak konsumsi hingga keracunan. Menurutnya, kejadian semacam ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap program.
“Jika masih terjadi kasus seperti itu, masyarakat terutama orang tua akan ragu dan cenderung menolak program ini,” tegasnya.
Transparansi dan Desentralisasi Dinilai Krusial
Selain keamanan pangan, aspek transparansi juga menjadi perhatian utama. Inneke menilai keterbukaan sistem dan akuntabilitas pengelolaan menjadi kunci agar program mendapat legitimasi publik.
Ia juga menyoroti pendekatan yang terlalu terpusat dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, keberagaman kondisi di daerah menuntut fleksibilitas kebijakan serta pelibatan aktif pemerintah daerah dan sekolah.
“Perlu ada ruang bagi daerah untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, tidak bisa semuanya diatur secara sentralistik,” jelasnya.
Diharapkan Hasilkan Langkah Nyata
Dialog Nasional ini diharapkan tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret. Tiga poin utama yang menjadi harapan adalah penguatan standar keamanan pangan, sistem pengawasan yang transparan, serta kolaborasi aktif antara pusat dan daerah.
Pemerintah Kota Semarang menilai berbagai masukan tersebut sebagai bagian penting dalam mendorong perbaikan berkelanjutan program MBG, agar manfaatnya benar-benar dirasakan tanpa menimbulkan risiko bagi masyarakat.
Sebagai tuan rumah, Semarang akan menjadi pusat perhatian dalam upaya merumuskan arah baru implementasi MBG yang lebih adaptif, aman, dan akuntabel.(tya)
