FOLKSTIME.ID — Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 pada Selasa (10/3/2026). Forum tahunan tersebut menjadi tahap strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus menyelaraskan program prioritas agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Kegiatan Musrenbang ini mempertemukan berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, perwakilan pemerintah provinsi, hingga unsur masyarakat. Melalui forum tersebut, berbagai usulan dan program pembangunan dibahas untuk kemudian menjadi dasar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun mendatang.
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman mengatakan bahwa RKPD 2027 memiliki peran penting sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sekaligus acuan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027.
“RKPD memberikan arah yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan program kerja sekaligus memastikan keselarasan berbagai kebijakan pembangunan,” ujar Syamsul dalam forum tersebut.
Menurutnya, arah pembangunan Kabupaten Cilacap pada tahun 2027 akan difokuskan pada penguatan potensi ekonomi daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong kemandirian pangan sekaligus meningkatkan daya saing wilayah di tingkat regional maupun nasional.
Selain sektor ekonomi, pemerintah daerah juga menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
“Penguatan ekonomi daerah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan transparan,” kata Syamsul.
Data pemerintah daerah menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2025 berada di kisaran 9,41 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tercatat sekitar 7,40 persen.
Melalui berbagai program pembangunan yang dirancang dalam RKPD 2027, pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 4,10 hingga 5 persen. Target tersebut diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan investasi, pengembangan sektor unggulan daerah, serta perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.
Ketua DPRD Cilacap Taufik Nurhidayat menilai Musrenbang menjadi momentum penting untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat sekaligus kebijakan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.
“RKPD harus mampu mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan penganggaran daerah. Selain itu juga perlu selaras dengan program pembangunan nasional maupun provinsi,” ujarnya.
Ia menambahkan, perencanaan pembangunan yang matang akan mempermudah proses pelaksanaan program di lapangan sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah Harso Susilo menekankan pentingnya sinergi antarlevel pemerintahan dalam proses pembangunan daerah.
Menurutnya, koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten akan mempercepat realisasi program pembangunan sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan yang dijalankan.
“Kolaborasi yang baik antar pemerintah sangat penting agar program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” kata Harso.
Melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Cilacap berharap berbagai program pembangunan yang dirancang dapat menjadi solusi konkret dalam menurunkan angka kemiskinan, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara merata.
Selain itu, perencanaan pembangunan yang matang juga diharapkan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat daya saing Kabupaten Cilacap di masa mendatang.(Pemkab Cilacap)
