Folkstime.id – Memasuki tahun pertama kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, sejumlah indikator makro pembangunan di Provinsi Jawa Tengah mencatatkan kinerja di atas target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.
Evaluasi terhadap delapan indikator utama pembangunan menunjukkan mayoritas sasaran tercapai, bahkan beberapa melampaui proyeksi awal maupun rata-rata nasional. Capaian tersebut mengemuka dalam forum diskusi yang digelar Forum Wartawan Pemprov-DPRD Jateng di Kompleks Kantor Gubernur, Semarang, Senin (23/2/2025).
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli, menyampaikan bahwa stabilitas tata kelola pemerintahan dan konsistensi kebijakan ekonomi menjadi fondasi utama performa pembangunan selama satu tahun terakhir.
“Dalam satu tahun kepemimpinan Ahmad Luthfi–Taj Yasin, terjadi transformasi di sektor ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan. Ini terlihat dari indikator makro yang bergerak positif dan relatif stabil,” ujarnya.
Data terbaru menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,37 persen. Angka tersebut melampaui target 4,8 persen yang ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah. Kinerja tersebut ditopang oleh penguatan sektor industri pengolahan, perdagangan, serta investasi yang terus meningkat.
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil ditekan hingga 4,66 persen dan masih berada dalam rentang target sasaran pembangunan daerah. Penurunan angka pengangguran dinilai sebagai sinyal membaiknya daya serap tenaga kerja.
Di sisi kesejahteraan, tingkat kemiskinan tercatat 9,39 persen. Capaian ini masih berada dalam kisaran target 9,00–9,66 persen. Pemerintah provinsi menilai stabilitas angka tersebut menunjukkan efektivitas intervensi sosial dan program perlindungan masyarakat yang berjalan simultan dengan penguatan ekonomi daerah.
Tak hanya sektor ekonomi, indikator tata kelola pemerintahan juga menunjukkan tren menggembirakan. Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Tengah mencapai 94,06 atau melampaui target 91,5. Nilai tersebut mencerminkan peningkatan akuntabilitas, efektivitas, serta kualitas pelayanan publik.
Kemandirian fiskal daerah juga mengalami penguatan. Rasio Otonomi Fiskal Daerah tercatat sebesar 63,01 persen. Angka ini menunjukkan kapasitas pendapatan asli daerah yang semakin solid dalam menopang pembiayaan pembangunan tanpa ketergantungan berlebih pada transfer pusat.
Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Jawa Tengah berada di angka 85,84 pada 2024. Adapun Indeks Modal Manusia masih di posisi 0,59, menunggu pembaruan data resmi.
“Transformasi sosial dibuktikan dengan tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan yang terus menurun. Sementara transformasi tata kelola pemerintahan juga menguat dengan tingginya indeks integritas nasional, otonomi fiskal daerah, indeks demokrasi, dan indeks reformasi birokrasi,” kata Zulkifli.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menilai secara umum capaian kinerja pemerintah daerah sudah sejalan dengan indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Secara indikator, mayoritas target terpenuhi. Tantangan berikutnya adalah memastikan pemerataan capaian pembangunan. Ini yang nanti akan kami dalami melalui rapat-rapat komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah,” ujarnya.
Saleh menekankan pentingnya inovasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, strategi fiskal tidak dapat hanya bertumpu pada pajak daerah, tetapi perlu diimbangi optimalisasi aset milik pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kita tidak bisa hanya bertumpu pada pajak. Optimalisasi aset daerah dan BUMD harus dimaksimalkan agar memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti realisasi investasi yang mencapai Rp88 triliun. Menurutnya, investasi tersebut harus memberi dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
“Investasi yang masuk harus inklusif. Tidak cukup hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menekan pengangguran dan kemiskinan melalui efek berganda,” katanya.
Pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, menilai gaya kepemimpinan Luthfi–Yasin pada tahun pertama mencerminkan filosofi Jawa “rame ing gawe, sepi ing pamrih”.
“Filosofi itu menggambarkan bahwa pemimpin sebaiknya banyak bekerja, ramai dalam pengabdian, tetapi minimal dalam pamrih dan pencitraan. Ini penting agar seorang pemimpin tetap empan papan dan memberi teladan,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa prinsip “sepi ing pamrih” tidak berarti meniadakan transparansi. Menurutnya, publikasi kinerja tetap menjadi bagian dari akuntabilitas dalam sistem demokrasi.
“Pejabat publik adalah pemilik otoritas yang bersumber dari kedaulatan rakyat. Karena itu, publik berhak mengetahui apa yang dikerjakan pemimpinnya. Ini penting agar pembayar pajak tahu bahwa mandat yang mereka berikan digunakan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.
Ia menilai satu tahun pemerintahan merupakan periode yang relatif singkat. Meski demikian, capaian awal tersebut dinilai sebagai fondasi strategis untuk empat tahun berikutnya.
“Satu tahun memang pendek, masih ada empat tahun ke depan. Tapi capaian ini penting sebagai fondasi. Tinggal bagaimana ke depan pendekatan kualitatif diperkuat agar persepsi publik sebanding dengan capaian kuantitatifnya,” pungkasnya.(tya)
