Folkstime.id – Universitas Wahid Hasyim melalui Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) bekerja sama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang menggelar workshop penguatan kapasitas legislasi daerah, 20–22 Februari 2026, di Aston Inn Pandanaran Semarang.
Kegiatan bertema “Optimalisasi Peran DPRD dalam Penguatan Regulasi Daerah Pro-Investasi, Berbasis Lingkungan, dan Berkeadilan Sosial” ini diikuti anggota DPRD Kabupaten Batang, jajaran sekretariat dewan, akademisi, serta praktisi kebijakan publik.
Workshop dirancang sebagai forum strategis untuk meningkatkan kualitas pembentukan peraturan daerah di tengah dinamika investasi, isu keberlanjutan lingkungan, dan tuntutan keadilan sosial.
Rektor Universitas Wahid Hasyim, Helmy Purwanto, menegaskan perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai mitra intelektual DPRD dalam memperkuat kualitas regulasi berbasis riset dan data empiris.
“Regulasi daerah yang kuat lahir dari proses legislasi yang berbasis kajian ilmiah dan keberpihakan pada kepentingan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah maupun legislator daerah.
Menurutnya, kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh pemahaman yang komprehensif terhadap keterkaitan regulasi, pembangunan berkelanjutan, dan dampak sosial ekonomi.
Ketua DPRD Kabupaten Batang, Suudi, yang membuka kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa DPRD memiliki mandat konstitusional untuk menghadirkan kepastian hukum bagi investor tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Penguatan kapasitas legislasi menjadi prasyarat agar peraturan daerah tidak hanya normatif, tetapi implementatif dan berkeadilan,” tegasnya.
Rangkaian workshop diisi sejumlah materi, mulai dari penguatan kepemimpinan legislator, sinkronisasi kebijakan daerah dengan agenda pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), hingga strategi menciptakan iklim investasi yang adil dan ramah lingkungan.
Peserta juga dibekali pendalaman teknis penyusunan peraturan daerah yang responsif terhadap isu investasi berkelanjutan.
Ketua PKPSDM Unwahas, Agus Triyani, menyatakan hasil diskusi akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan dan rujukan akademik bagi DPRD Kabupaten Batang dalam proses legislasi mendatang.
Ia berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga legislatif daerah dapat terus diperkuat guna melahirkan regulasi yang mendorong investasi berkualitas, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta menghadirkan keadilan sosial secara nyata bagi masyarakat.
Workshop ini sekaligus menegaskan komitmen Universitas Wahid Hasyim untuk memperkuat sinergi antara kampus, DPRD, dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berdaya saing. (Rin)
