FOLKSTIME.ID — Pembubaran forum diskusi di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada pada 15 Juni 2026 dinilai bukan sekadar gangguan terhadap jalannya sebuah acara, tetapi menjadi penanda menyempitnya ruang demokrasi dan kebebasan sipil di lingkungan akademik.
Pandangan itu disampaikan mahasiswa lintas kampus se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menilai insiden tersebut sebagai bentuk ancaman terhadap tradisi intelektual yang selama ini tumbuh di ruang-ruang kampus.
Perwakilan mahasiswa, M. Nur Fadillah, menyebut kampus sejatinya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kebebasan berpikir dan menyampaikan gagasan. Menurutnya, ketika ruang diskusi dibubarkan, yang dipertaruhkan bukan hanya agenda sebuah forum, melainkan legitimasi kampus sebagai ruang produksi pengetahuan dan kritik sosial.
Ia menilai tindakan pembubaran itu berpotensi menciptakan ketakutan di kalangan mahasiswa untuk terlibat dalam forum-forum kritis. Kondisi tersebut dinilai berbahaya karena dapat melemahkan budaya dialog dan mempersempit partisipasi publik dalam mengawal kebijakan.
“Jika ruang diskusi mulai dibatasi atau dibubarkan, maka demokrasi kehilangan salah satu instrumen terpentingnya, yakni kebebasan bertukar gagasan,” ujar Fadillah, Rabu (17/6/2026).
Mahasiswa DIY juga menyoroti dugaan adanya kekerasan fisik yang terjadi dalam kericuhan tersebut. Mereka meminta aparat penegak hukum bertindak profesional dan transparan untuk mengusut pihak-pihak yang terlibat.
Bagi mereka, penyelesaian persoalan semacam ini tidak cukup hanya dengan meredam polemik di permukaan, tetapi harus menyentuh akar persoalan: perlindungan terhadap hak sipil dan kebebasan berekspresi.
Selain itu, mahasiswa menilai pemerintah tidak boleh mengambil jarak dari kritik publik. Mereka justru mendorong agar pemerintah berani hadir dalam ruang-ruang dialog yang terbuka untuk menjawab keresahan masyarakat secara langsung.
Dalam konteks ini, forum diskusi dipandang sebagai sarana penting untuk membangun komunikasi yang sehat antara negara dan warga. Ketika dialog digantikan oleh pembubaran atau intimidasi, maka jarak antara pemerintah dan masyarakat akan semakin melebar.
Mahasiswa lintas kampus DIY menegaskan, perbedaan pandangan adalah hal wajar dalam demokrasi. Namun, perbedaan itu seharusnya dikelola melalui argumentasi, bukan tekanan atau kekerasan.
Mereka pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kampus dan ruang publik tetap menjadi arena yang bebas, aman, dan terbuka bagi pertukaran gagasan, sebagai fondasi utama kehidupan demokrasi.
