Oleh ; Dr. M. Kholidul Adib, MSI.(Kader Muda NU Kota Semarang dan Sekretaris Yayasan Ki Ageng Pandanaran Semarang)
FOLKSTIME.ID- Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan. Ia adalah jantung peradaban Islam Nusantara. Sejak era Walisongo pada abad ke-15 dan 16, pesantren tumbuh sebagai ruang pembelajaran, pembentukan karakter, sekaligus pusat perlawanan kultural terhadap penjajahan.
Dari bilik-bilik sederhana itulah lahir generasi yang bukan hanya alim dalam agama, tetapi juga kokoh dalam membela bangsa.
Ketika kolonialisme Belanda memperkenalkan sistem pendidikan modern ala Eropa pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, pesantren tidak runtuh. Ia justru beradaptasi.
Tradisi kitab kuning tetap diajarkan, tetapi kesadaran kebangsaan juga disemai. Pesantren menjadi benteng identitas sekaligus ruang transformasi sosial.
Tidak mengherankan jika Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah menyebut pesantren sebagai subkultur Nahdlatul Ulama (NU). Sebab memang dari rahim pesantrenlah NU lahir di Surabaya pada 1926.
Ulama pesantren menjadi pelopor berdirinya jam’iyah ini, menjadikannya organisasi Islam terbesar yang bertumpu pada tradisi keilmuan dan akhlak santri.
Di tengah arus globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, pertanyaan pentingnya adalah: bagaimana pesantren dan NU menjaga relevansi tanpa kehilangan ruhnya? Di titik inilah nama KH Yusuf Chudlori menjadi menarik untuk dibaca lebih dalam.
Pesantren sebagai Basis Transformasi
KH Yusuf Chudlori dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang sebuah pesantren besar yang tumbuh menjadi salah satu pusat pendidikan Islam terkemuka. Latar belakang pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo membentuk fondasi keilmuan yang kuat dalam tradisi salaf.
Namun kekuatan beliau tidak hanya pada sanad keilmuan. Ia mampu menerjemahkan nilai-nilai klasik pesantren ke dalam konteks kekinian. Pesantren baginya bukan museum tradisi, melainkan laboratorium kaderisasi umat.
Di API Tegalrejo, tradisi tetap dijaga: kajian kitab, pembinaan akhlak, dan kultur ta’dzim pada guru. Tetapi di saat yang sama, penguatan manajemen kelembagaan, kemandirian ekonomi, serta keterlibatan dalam isu-isu sosial menjadi bagian dari orientasi pesantren. Inilah bentuk dinamisasi pesantren bergerak tanpa tercerabut dari akar.
Dalam konteks nasional, dukungan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menunjukkan kesadaran bahwa pesantren membutuhkan pengakuan struktural dari negara.
KH Yusuf Chudlori tidak berhenti pada tataran wacana. Ia terlibat aktif dalam mendorong lahirnya Peraturan Daerah tentang Pesantren di Jawa Tengah.
Perda tersebut bukan sekadar regulasi administratif. Ia adalah pengakuan bahwa pesantren berhak atas dukungan anggaran, fasilitasi program, dan kemitraan pembangunan.
Dengan begitu, pesantren tidak lagi diposisikan sebagai lembaga pinggiran, tetapi sebagai mitra strategis negara dalam membangun sumber daya manusia.
Politik sebagai Instrumen Nilai
Satu hal yang membedakan KH Yusuf Chudlori dari banyak tokoh lainnya adalah kemampuannya berdiri di dua ranah sekaligus: pesantren dan politik.
Sebagai tokoh yang memimpin partai besar di Jawa Tengah, ia menunjukkan bahwa politik tidak harus identik dengan pragmatisme. Ia menjaga jarak dari ambisi personal untuk jabatan eksekutif atau legislatif, dan menempatkan politik sebagai instrumen perjuangan nilai.
Hubungan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan NU memang memiliki ikatan historis dan kultural yang kuat. Tantangannya adalah bagaimana menjaga harmoni keduanya tanpa saling mendominasi. Di tengah dinamika politik Jawa Tengah, KH Yusuf Chudlori dinilai konsisten menjaga keseimbangan itu.
Ia mengonsolidasikan kader berlatar belakang santri menjadi kekuatan politik yang terarah—bukan sekadar mesin elektoral, tetapi jaringan perjuangan yang membawa nilai Ahlussunnah wal Jamaah dalam kebijakan publik. Politik, dalam perspektifnya, adalah jalan khidmah.
Sikap ini penting dibaca sebagai model kepemimpinan santri modern: tetap rendah hati, santun, komunikatif, tetapi tegas dalam prinsip. Identitas kesantrian tidak ditanggalkan saat memasuki gelanggang politik, justru diperkuat.
Manajemen Organisasi dan Visi Abad Kedua NU
Memasuki abad kedua, NU menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding era pendirian. Digitalisasi, fragmentasi sosial, radikalisme, hingga ketimpangan ekonomi menjadi isu yang tak bisa dihindari.
KH Yusuf Chudlori menekankan dua hal kunci: menjaga tradisi dan melakukan inovasi. Tradisi Ahlussunnah wal Jamaah tetap menjadi fondasi teologis dan kultural. Tetapi di atas fondasi itu, NU harus bergerak dengan manajemen modern, kemandirian ekonomi, dan jaringan yang lebih luas.
Sebagai manajer organisasi, ia dikenal mampu mengelola struktur dengan efektif. Kemampuan komunikasi dan jejaringnya di kalangan NU membuatnya mudah diterima lintas generasi—dari kiai sepuh hingga kader muda.
Visinya tentang kemandirian dan martabat organisasi juga menjadi catatan penting. NU tidak boleh sekadar menjadi objek tarik-menarik kepentingan politik. Ia harus berdiri sebagai kekuatan moral dan sosial yang independen, sekaligus konstruktif dalam membangun bangsa.
Menjaga Ruh, Menatap Masa Depan
Membaca perjalanan KH Yusuf Chudlori sejatinya adalah membaca upaya menjaga kesinambungan tradisi pesantren dalam lanskap modern. Ia menunjukkan bahwa pesantren bisa tetap kokoh sebagai pusat pendidikan karakter, sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman.
Dalam dirinya, pesantren tidak berhenti sebagai simbol romantik masa lalu. Ia hidup sebagai energi pembaruan. Politik tidak menjadi ruang kompromi nilai, melainkan sarana memperluas maslahat.
Di tengah kebutuhan NU akan kepemimpinan yang mampu menjembatani tradisi dan inovasi, figur seperti KH Yusuf Chudlori menghadirkan satu pesan penting: bahwa kekuatan terbesar NU tetap berada pada ruh pesantren pada ketulusan khidmah, pada kesederhanaan akhlak, dan pada komitmen untuk umat.
Abad kedua NU bukan hanya soal bertahan, tetapi tentang menata arah. Dan arah itu, sebagaimana sejarahnya, akan selalu bermula dari pesantren.
