FOLKSTIME.ID – Rendahnya skor pengamalan Sila Kedua Pancasila di Kota Semarang menjadi salah satu isu utama yang mengemuka dalam forum SEMAR (Senin Malam di Serambi) yang digelar Santri Ndalan (Sandal) Nusantara pada Senin malam (8/6/2026).
Kegiatan yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat itu menjadi ruang refleksi bersama atas berbagai persoalan sosial yang masih terjadi di Kota Atlas.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang, Bambang Pramushinto, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei aktualisasi Pancasila, nilai pada sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab masih berada di posisi terendah dibandingkan sila lainnya.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari masih munculnya berbagai bentuk kekerasan di tengah masyarakat, mulai dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tawuran pelajar, aksi kelompok kreak, hingga tindak kriminalitas seperti pembegalan.
“Dalam indeks aktualisasi Pancasila itu yang dinilai bukan hanya pengetahuan masyarakat tentang Pancasila, tetapi juga perilakunya. Karena itu, berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di masyarakat tentu menjadi bahan evaluasi bersama,” kata Bambang saat menghadiri forum tersebut.
Diskusi yang digelar Santri Ndalan Nusantara menghadirkan beragam kalangan mulai dari santri, tokoh agama, akademisi, aktivis sosial, hingga unsur pemerintah. Melalui dialog terbuka, para peserta membahas tantangan aktual dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks.
Bambang menilai forum seperti SEMAR memiliki peran penting karena mampu menghadirkan ruang diskusi yang tidak hanya berbicara soal konsep kebangsaan, tetapi juga mengaitkannya dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
“Kami memberikan apresiasi yang sangat positif terhadap kegiatan ini. Sudah tiga kali dilaksanakan dan mampu menghadirkan banyak elemen masyarakat dalam satu forum diskusi yang produktif,” ujarnya.
Selain membahas persoalan kekerasan sosial, forum tersebut juga menyoroti maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang belakangan terjadi di sejumlah lingkungan pendidikan, termasuk pesantren. Isu tersebut menjadi perhatian serius peserta diskusi karena dinilai bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi bagian penting dalam Pancasila.
Dari diskusi yang berlangsung hingga malam hari itu, sejumlah rekomendasi disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan perumusan kebijakan dan langkah pencegahan. Bambang memastikan berbagai masukan yang muncul dalam forum akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait.
Ia menjelaskan, persoalan KDRT akan dibahas bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), sedangkan masalah tawuran, perundungan, dan kenakalan remaja akan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan. Sementara itu, penanganan aksi kriminalitas jalanan akan melibatkan aparat keamanan dan lembaga terkait lainnya.
Bagi Kesbangpol Kota Semarang, forum SEMAR bukan sekadar kegiatan diskusi rutin, melainkan sarana untuk menangkap aspirasi masyarakat sekaligus memetakan persoalan sosial yang perlu segera ditangani. Dengan semakin banyak pihak yang terlibat, diharapkan lahir solusi bersama untuk memperkuat nilai kemanusiaan dan meningkatkan kualitas pengamalan Pancasila di Kota Semarang.
“Semakin banyak elemen yang terlibat dalam diskusi seperti ini, semakin banyak pula rekomendasi yang bisa menjadi bahan koordinasi dan tindak lanjut. Ini penting untuk menjaga Semarang tetap harmonis dan kondusif,” tutup Bambang.
