FOLKSTIME.ID – Percepatan pembangunan daerah ditegaskan harus didorong melalui kolaborasi kuat antara DPRD dan pemerintah daerah. Penekanan tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat menghadiri pembukaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua DPRD se-Indonesia di Akademi Militer, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan yang digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia itu telah diikuti sekitar 500 Ketua DPRD dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota di seluruh Indonesia. Program tersebut dijadwalkan berlangsung pada 15–19 April 2026 sebagai bagian dari penguatan kapasitas kepemimpinan legislatif di daerah.
Sejak pembukaan kegiatan, sinergi lintas sektor telah ditekankan sebagai fondasi utama pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam forum tersebut, kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif dinilai menjadi kata kunci yang harus diimplementasikan secara konkret hingga ke tingkat daerah.
Sinergi Lintas Level Pemerintahan
Dalam arahannya, pembangunan daerah disebut tidak dapat dilakukan secara parsial. Integrasi antarlembaga, mulai dari pemerintah pusat hingga desa, dinilai harus diperkuat agar program pembangunan dapat berjalan optimal.
Disampaikan bahwa keterlibatan berbagai pihak telah dilakukan, termasuk kepala daerah, DPRD, serta perwakilan pusat. Kolaborasi tersebut bahkan telah diperluas melalui forum koordinasi lintas pemangku kepentingan guna memastikan penyelesaian persoalan daerah dilakukan secara menyeluruh.
“Ditekankan bahwa integrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus diwujudkan dengan dukungan seluruh elemen masyarakat,” ujar Ahmad Luthfi dalam keterangannya.
Peran Strategis DPRD
Dalam pelaksanaan pembangunan, DPRD disebut memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah daerah. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada fungsi legislasi, tetapi juga mencakup penganggaran dan pengawasan kebijakan.
Oleh karena itu, kolaborasi yang solid dinilai harus terus diperkuat agar berbagai persoalan daerah dapat diselesaikan secara komprehensif. Pendekatan bersama dianggap mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Ditegaskan bahwa setiap elemen tidak boleh berjalan sendiri-sendiri agar solusi yang dihasilkan lebih menyeluruh,” lanjutnya.
Penguatan Perspektif Kepemimpinan
Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, menyampaikan bahwa kegiatan KPPD diselenggarakan untuk memperkuat perspektif kepemimpinan para pimpinan DPRD di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Menurutnya, perubahan global yang cepat telah menuntut pimpinan daerah untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memahami perkembangan geopolitik serta dampaknya terhadap daerah.
“Disampaikan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan aspirasi lokal,” ujarnya.
Selain itu, dukungan terhadap agenda pembangunan nasional, termasuk visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, juga disebut harus diwujudkan melalui kebijakan dan penganggaran yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Tiga Perspektif Kepemimpinan DPRD
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menambahkan bahwa terdapat tiga perspektif utama yang perlu dimiliki pimpinan DPRD. Ketiganya meliputi pemahaman terhadap dinamika geopolitik, fokus pada program prioritas, serta kemampuan dalam mengelola pemerintahan secara efektif.
Ketiga aspek tersebut dinilai penting agar peran DPRD dapat dijalankan secara optimal dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
Diharapkan Perkuat Sinergi Nasional
Melalui kegiatan ini, kapasitas kepemimpinan DPRD diharapkan dapat semakin diperkuat. Selain itu, sinergi antara legislatif dan eksekutif di berbagai tingkatan pemerintahan juga ditargetkan dapat semakin erat.
Dengan kolaborasi yang terbangun secara solid, percepatan pembangunan daerah diyakini dapat diwujudkan secara berkelanjutan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.(mus)
