FOLKSTIME.ID — Kuota rumah subsidi di Jawa Tengah dipastikan naik dua kali lipat menjadi 50 ribu unit setelah usulan yang diajukan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi disetujui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam agenda Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Lapangan Desa Kaliwlingi, Brebes, Sabtu (9/5/2026).
Kenaikan kuota rumah subsidi Jawa Tengah tersebut dinilai akan mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong perputaran ekonomi daerah melalui sektor konstruksi, pembiayaan perumahan, hingga pemberdayaan pelaku usaha rakyat.
Persetujuan penambahan kuota rumah subsidi itu disampaikan langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait di hadapan peserta kegiatan yang dihadiri unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, hingga masyarakat penerima manfaat program pembiayaan perumahan.
“Tadi Pak Gubernur juga minta dinaikkan kuota rumah subsidi. Tahun lalu sekitar 25 ribu, tadi minta 50 ribu, saya setuju,” kata Maruarar Sirait.
Program Rumah Subsidi Dinilai Gerakkan Ekonomi Jateng
Peningkatan kuota rumah subsidi dan program bedah rumah disebut akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Aktivitas pembangunan rumah diyakini akan mendorong sektor usaha bahan bangunan, tenaga kerja konstruksi, hingga perputaran ekonomi masyarakat di daerah.
“Bayangkan kalau rumah subsidinya sekitar 50 ribu rumah, kemudian bedah rumahnya 30 ribu rumah. Ini akan menggerakkan ekonomi,” ujar Maruarar.
Menurutnya, Jawa Tengah saat ini menjadi salah satu daerah dengan penyaluran pembiayaan perumahan terbesar di Indonesia. Bahkan serapan Kredit Program Perumahan (KPP) dan KUR perumahan di provinsi tersebut disebut tertinggi secara nasional.
Selain itu, Bank Jateng juga disebut masuk dalam jajaran bank pembangunan daerah dengan penyaluran pembiayaan perumahan terbesar di Indonesia.
Ahmad Luthfi Tekankan Kolaborasi Pembangunan Perumahan
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pembangunan perumahan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, melainkan harus dikerjakan melalui kolaborasi lintas sektor mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa.
“Dalam rangka membangun Provinsi Jawa Tengah, kita harus melakukan kolaborasi. Kolaborasi itu namanya kebersamaan. Kebersamaan itu namanya bareng-bareng,” kata Ahmad Luthfi.
Program bedah rumah di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah disebut terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama warga berpenghasilan rendah.
Luthfi juga meminta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat penyelesaian tata ruang agar pembangunan perumahan tidak berbenturan dengan lahan sawah dilindungi (LSD).
“Jaga wilayah kita, ciptakan rasa aman, ketenteraman, gotong royong sebagai napasnya Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya.
Penyaluran KPP Tembus Rp1,7 Triliun
Dalam kegiatan tersebut, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melaporkan penyaluran Kredit Program Perumahan hingga April 2026 telah mencapai Rp1,7 triliun atau sekitar 73,9 persen dari target tahun ini sebesar Rp2,3 triliun.
Khusus di Kabupaten Brebes, minat masyarakat terhadap program pembiayaan perumahan tercatat mencapai Rp270,1 miliar dari 348 calon debitur. Nilai tersebut disebut lebih tinggi dibanding kegiatan serupa yang sebelumnya digelar di Manado dengan capaian sekitar Rp206 miliar.
Program pembiayaan rumah subsidi dan KUR perumahan tersebut diharapkan mampu memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan.
Bedah Rumah di Brebes Naik 30 Kali Lipat
Selain rumah subsidi, peningkatan signifikan juga terjadi pada program bedah rumah di Kabupaten Brebes. Pada 2025 program tersebut hanya menyasar 20 unit rumah, sedangkan pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 600 unit.
“Dulu tahun 2025 bedah rumah di Brebes berapa? Dua puluh. Tahun ini 600. Jadi naiknya 30 kali lipat,” kata Maruarar.
Meski demikian, perbaikan rumah dinilai harus diiringi penguatan ekonomi keluarga agar rumah yang telah direnovasi dapat dirawat secara berkelanjutan oleh penerima manfaat.
“Percuma kita renovasi rumahnya, tapi kalau tidak ada uang, kalau rusak misalnya atapnya bocor saat hujan besar, nanti kumal lagi,” ujarnya.
Pedagang Sembako Akui Bunga Kredit Lebih Ringan
Dalam dialog bersama penerima manfaat Kredit Program Perumahan, seorang pedagang sembako mengaku memperoleh pembiayaan usaha sebesar Rp500 juta melalui BNI dengan bunga enam persen.
Suku bunga tersebut disebut lebih rendah dibanding sebelumnya yang mencapai 12 persen. Selain itu, proses pengajuan kredit juga diakui berlangsung cepat tanpa adanya pungutan tambahan.
Melalui kolaborasi Kementerian PKP, BP Tapera, BNI, PNM, dan SMF, akses pembiayaan perumahan dan penguatan usaha rakyat diharapkan semakin luas sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus meningkat.Kuota Rumah Subsidi Jawa Tengah Naik Jadi 50 Ribu Unit, Usulan Ahmad Luthfi Disetujui Maruarar
BREBES — Kuota rumah subsidi di Jawa Tengah dipastikan naik dua kali lipat menjadi 50 ribu unit setelah usulan yang diajukan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi disetujui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam agenda Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Lapangan Desa Kaliwlingi, Brebes, Sabtu (9/5/2026).
Kenaikan kuota rumah subsidi Jawa Tengah tersebut dinilai akan mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong perputaran ekonomi daerah melalui sektor konstruksi, pembiayaan perumahan, hingga pemberdayaan pelaku usaha rakyat.
Persetujuan penambahan kuota rumah subsidi itu disampaikan langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait di hadapan peserta kegiatan yang dihadiri unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, hingga masyarakat penerima manfaat program pembiayaan perumahan.
“Tadi Pak Gubernur juga minta dinaikkan kuota rumah subsidi. Tahun lalu sekitar 25 ribu, tadi minta 50 ribu, saya setuju,” kata Maruarar Sirait.
Program Rumah Subsidi Dinilai Gerakkan Ekonomi Jateng
Peningkatan kuota rumah subsidi dan program bedah rumah disebut akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Aktivitas pembangunan rumah diyakini akan mendorong sektor usaha bahan bangunan, tenaga kerja konstruksi, hingga perputaran ekonomi masyarakat di daerah.
“Bayangkan kalau rumah subsidinya sekitar 50 ribu rumah, kemudian bedah rumahnya 30 ribu rumah. Ini akan menggerakkan ekonomi,” ujar Maruarar.
Menurutnya, Jawa Tengah saat ini menjadi salah satu daerah dengan penyaluran pembiayaan perumahan terbesar di Indonesia. Bahkan serapan Kredit Program Perumahan (KPP) dan KUR perumahan di provinsi tersebut disebut tertinggi secara nasional.
Selain itu, Bank Jateng juga disebut masuk dalam jajaran bank pembangunan daerah dengan penyaluran pembiayaan perumahan terbesar di Indonesia.
Ahmad Luthfi Tekankan Kolaborasi Pembangunan Perumahan
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pembangunan perumahan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, melainkan harus dikerjakan melalui kolaborasi lintas sektor mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa.
“Dalam rangka membangun Provinsi Jawa Tengah, kita harus melakukan kolaborasi. Kolaborasi itu namanya kebersamaan. Kebersamaan itu namanya bareng-bareng,” kata Ahmad Luthfi.
Program bedah rumah di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah disebut terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama warga berpenghasilan rendah.
Luthfi juga meminta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat penyelesaian tata ruang agar pembangunan perumahan tidak berbenturan dengan lahan sawah dilindungi (LSD).
“Jaga wilayah kita, ciptakan rasa aman, ketenteraman, gotong royong sebagai napasnya Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya.
Penyaluran KPP Tembus Rp1,7 Triliun
Dalam kegiatan tersebut, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melaporkan penyaluran Kredit Program Perumahan hingga April 2026 telah mencapai Rp1,7 triliun atau sekitar 73,9 persen dari target tahun ini sebesar Rp2,3 triliun.
Khusus di Kabupaten Brebes, minat masyarakat terhadap program pembiayaan perumahan tercatat mencapai Rp270,1 miliar dari 348 calon debitur. Nilai tersebut disebut lebih tinggi dibanding kegiatan serupa yang sebelumnya digelar di Manado dengan capaian sekitar Rp206 miliar.
Program pembiayaan rumah subsidi dan KUR perumahan tersebut diharapkan mampu memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan.
Bedah Rumah di Brebes Naik 30 Kali Lipat
Selain rumah subsidi, peningkatan signifikan juga terjadi pada program bedah rumah di Kabupaten Brebes. Pada 2025 program tersebut hanya menyasar 20 unit rumah, sedangkan pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 600 unit.
“Dulu tahun 2025 bedah rumah di Brebes berapa? Dua puluh. Tahun ini 600. Jadi naiknya 30 kali lipat,” kata Maruarar.
Meski demikian, perbaikan rumah dinilai harus diiringi penguatan ekonomi keluarga agar rumah yang telah direnovasi dapat dirawat secara berkelanjutan oleh penerima manfaat.
“Percuma kita renovasi rumahnya, tapi kalau tidak ada uang, kalau rusak misalnya atapnya bocor saat hujan besar, nanti kumal lagi,” ujarnya.
Pedagang Sembako Akui Bunga Kredit Lebih Ringan
Dalam dialog bersama penerima manfaat Kredit Program Perumahan, seorang pedagang sembako mengaku memperoleh pembiayaan usaha sebesar Rp500 juta melalui BNI dengan bunga enam persen.
Suku bunga tersebut disebut lebih rendah dibanding sebelumnya yang mencapai 12 persen. Selain itu, proses pengajuan kredit juga diakui berlangsung cepat tanpa adanya pungutan tambahan.
Melalui kolaborasi Kementerian PKP, BP Tapera, BNI, PNM, dan SMF, akses pembiayaan perumahan dan penguatan usaha rakyat diharapkan semakin luas sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus meningkat.(mus)
