FOLKSTIME.ID – Sebanyak 30 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah ditargetkan dibedah pada 2026 melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang didanai APBN sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Peluncuran program BSPS Jawa Tengah 2026 dilakukan di Brebes, Sabtu (9/5/2026), oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Program tersebut dijalankan sebagai bagian dari target nasional pembangunan dan renovasi tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Kenaikan target bedah rumah di Jawa Tengah disebut mengalami lonjakan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025, realisasi BSPS di Jateng tercatat sebanyak 7.532 unit, sedangkan pada 2026 jumlahnya dinaikkan menjadi minimal 30 ribu unit.
Program bedah rumah Jateng 2026 tersebut dinilai menjadi bentuk percepatan nyata pembangunan perumahan rakyat sekaligus penguatan program pengentasan kemiskinan di daerah.
“Tahun lalu di Jawa Tengah ada 7.532 unit, tahun ini minimal 30.000 unit. Naiknya sekitar 23.000 unit. Ini membuktikan program tiga juta rumah arahan Presiden Prabowo berjalan dengan lompatan yang luar biasa,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.
Seluruh Daerah Dipastikan Dapat Program BSPS
Pelaksanaan BSPS tahun 2026 juga dipastikan diperluas ke seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Pemerintah pusat menyebut tidak ada lagi daerah yang tidak memperoleh alokasi bantuan bedah rumah.
“Tahun lalu ada 222 kabupaten/kota yang tidak dapat. Tahun ini semua kabupaten/kota di Indonesia, lebih dari 500 daerah, mendapatkan program ini,” ujar Maruarar.
Selain bantuan renovasi rumah, akses pembiayaan masyarakat juga didorong melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Program tersebut disiapkan agar warga dapat memperoleh pinjaman berbunga rendah untuk renovasi rumah maupun pengembangan usaha produktif.
“Dari sisi demand, bunganya hanya 0,5 persen per bulan. Di bawah Rp100 juta tidak perlu jaminan. Ini program nyata Presiden Prabowo supaya rakyat bisa keluar dari jeratan rentenir,” ucapnya.
Dalam pelaksanaan bedah rumah, perputaran ekonomi lokal juga diminta untuk diperkuat melalui keterlibatan pelaku usaha daerah sebagai penyedia bahan bangunan.
“Barang-barang yang dibeli, seperti bata dan genteng, usahakan dari Jawa Tengah supaya ekonomi rakyat bergerak,” katanya.
Ahmad Luthfi Sebut RTLH Jadi Kunci Pengentasan Kemiskinan
Dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan penanganan RTLH di Jawa Tengah diapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena dinilai mampu membantu kelompok masyarakat miskin keluar dari tekanan ekonomi.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan penanganan RTLH sangat penting terutama bagi masyarakat kategori desil 1 hingga desil 4 agar memiliki hunian layak dan tidak kembali jatuh dalam lingkar kemiskinan.
“Kami mengucapkan terima kasih, ada Pak Ara yang telah memberikan bantuan terkait bedah rumah. Ini akan sangat membantu Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan,” kata Ahmad Luthfi.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar percepatan renovasi rumah warga miskin dapat berjalan lebih maksimal.
“Ini penting terutama untuk desil 1, desil 2, desil 3, maupun desil 4, agar mereka tidak kembali miskin. Dengan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, penanganan RTLH bisa semakin cepat,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Jawa Tengah, backlog RTLH untuk kelompok desil 1 hingga desil 4 di wilayah tersebut masih mencapai 1.051.656 unit.
Karena itu, percepatan program bedah rumah dilakukan melalui berbagai skema pembiayaan yang melibatkan APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, CSR perusahaan, hingga dukungan Baznas.
Target RTLH Jawa Tengah Capai 36.550 Unit
Selain 30 ribu unit BSPS dari APBN, Pemprov Jawa Tengah juga menargetkan penanganan 5 ribu RTLH melalui APBD Provinsi pada 2026.
Tambahan dukungan berasal dari program CSR dan Baznas sebanyak 1.550 unit yang terdiri atas Baznas 750 unit, Djarum 500 unit, serta Bank Jateng 300 unit.
Dengan skema tersebut, total target penanganan RTLH di Jawa Tengah pada 2026 ditetapkan mencapai 36.550 unit.
Untuk wilayah Kabupaten Brebes, target penanganan RTLH dipatok sebanyak 514 unit. Jumlah itu terdiri atas 215 unit melalui BSPS APBN, 249 unit dari APBD Provinsi Jawa Tengah, dan 50 unit dari bantuan CSR serta Baznas.
DPR RI Dorong Program Bedah Rumah Ditingkatkan
Dukungan terhadap program BSPS juga disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana. Program tersebut dinilai selaras dengan visi pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
“Kami dari Komisi V sangat mendukung program-program yang menjadi visi-misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kami juga mendukung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pemenuhan renovasi dan pembangunan tiga juta rumah, salah satunya melalui BSPS ini,” katanya.
Program bedah rumah disebut tidak hanya berdampak pada perbaikan hunian warga, tetapi juga menggerakkan sektor usaha kecil dan toko bangunan di sekitar penerima bantuan.
“Ke depan, untuk 2027 dan selanjutnya, program bedah rumah ini bisa ditingkatkan lagi sehingga semuanya bisa terjangkau. Program ini juga bisa mendorong pemberdayaan UMKM, terutama toko bangunan di sekitar penerima manfaat,” ujar Danang.
Program BSPS diberikan dalam bentuk bantuan stimulan material bangunan dan dukungan biaya tenaga kerja bagi masyarakat penerima manfaat.
Salah seorang penerima bantuan, Nunung, mengaku bersyukur rumahnya akhirnya dapat direnovasi setelah sebelumnya mengalami kebocoran dan belum mampu diperbaiki secara mandiri.
“Alhamdulillah senang, rumah saya sudah bocor. Sudah rencana renovasi tapi uangnya gak cukup. Jadi terima kasih atas bantuan ini,” katanya.(mus)
