FOLKSTIME.ID – Penanganan banjir dan rob di Kota Semarang ditegaskan tidak dapat dilakukan secara parsial karena persoalan lingkungan di wilayah hilir disebut sangat dipengaruhi kondisi daerah hulu di kawasan Kedungsepur.
Isu banjir, rob, dan penurunan muka tanah kembali disorot Pemerintah Kota Semarang dalam Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Kabupaten Grobogan, Jumat (29/5). Dalam forum tersebut, kerja sama antardaerah dinilai menjadi langkah penting untuk menekan dampak bencana lingkungan yang terus berulang di kawasan Pantura Jawa Tengah.
Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin yang hadir mewakili Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan bahwa persoalan banjir di Kota Semarang tidak bisa dilepaskan dari kondisi wilayah hulu sungai di daerah sekitar. Menurutnya, kapasitas fiskal yang dimiliki Kota Semarang tetap tidak akan cukup apabila penanganan dilakukan sendiri tanpa dukungan daerah lain.
“Sebagai kota yang berada di wilayah hilir, Kota Semarang berkomitmen menjadi resilient city atau kota yang berketahanan. Namun, beban yang kami hadapi sangat besar karena dipengaruhi oleh kondisi di wilayah hulu,” kata Iswar Aminuddin.
Penurunan Muka Tanah Jadi Ancaman
Dalam forum yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, kepala OPD Pemprov Jateng, dan para kepala daerah se-Kedungsepur itu, persoalan lingkungan disebut menjadi perhatian serius Pemkot Semarang.
Iswar mengungkapkan, kawasan Pantura Kota Semarang saat ini masih mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence hingga 10 sampai 12 sentimeter per tahun. Kondisi tersebut disebut memperparah ancaman rob dan banjir yang selama ini menjadi persoalan klasik di wilayah pesisir.
“Ini adalah keprihatinan yang harus kita tangkap bersama sebagai persoalan besar. Anggaran fiskal Kota Semarang tidak akan pernah cukup jika hanya dihabiskan untuk menangani persoalan klasik ini secara sepihak,” ujarnya.
Menurut dia, konsep penanganan banjir dan rob perlu disusun melalui tata ruang bersama antarwilayah agar solusi jangka panjang dapat diwujudkan secara berkelanjutan.
“Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antardaerah dalam konsep tata ruang yang jelas,” tegasnya.
Sungai Babon Disebut Jadi Titik Krusial
Persoalan banjir di Semarang bagian timur juga dikaitkan dengan kondisi Sungai Babon yang hulunya berada di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal.
Iswar menjelaskan, karakter Sungai Babon memiliki tingkat kemiringan cukup tajam sehingga debit air dari wilayah atas dapat mengalir sangat cepat menuju kawasan hilir saat hujan deras terjadi. Akibatnya, banjir besar disebut kerap melanda kawasan Genuk hingga Muktiharjo.
“Karakteristik Sungai Babon sangat ganas karena memiliki sudut kemiringan yang besar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, intensitas banjir pada 2026 dinilai mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau biasanya genangan besar di wilayah Muktiharjo hanya terjadi satu sampai dua kali dalam setahun, tahun ini sudah lima kali terjadi banjir,” kata Iswar.
Menurutnya, kondisi tersebut juga memicu meningkatnya keluhan masyarakat di media sosial terkait penanganan banjir dan rob di Kota Semarang.
Reboisasi Diusulkan Jadi Solusi Jangka Panjang
Selain penanganan teknis seperti normalisasi sungai dan pengerukan sedimentasi, langkah pemulihan lingkungan di wilayah hulu disebut lebih efektif untuk menekan potensi banjir.
Iswar menyebut biaya pembangunan fisik akan jauh lebih besar apabila tidak dibarengi upaya konservasi lingkungan secara bersama-sama. Karena itu, usulan reboisasi yang disampaikan Bupati Demak dalam forum tersebut disebut mendapat dukungan dari Pemkot Semarang.
“Kami sepakat untuk menggalakkan kembali aksi reboisasi dan penanaman pohon di wilayah atas guna menahan laju air,” ujarnya.
Upaya tersebut dinilai sejalan dengan visi pembangunan kawasan Kedungsepur sebagai kawasan pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism.
“Kami berharap forum ini dapat melahirkan pemikiran jangka panjang agar kita bisa bareng-bareng kembali mengelola dan menjaga lingkungan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah,” pungkas Iswar.(tya)
