FOLKSTIME.ID – Penguatan jalur afirmasi dalam SPMB 2026 Semarang dipastikan akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Semarang guna menjamin akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Kebijakan tersebut disebut telah difinalisasi dan siap dijalankan pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mendatang.
Melalui skema ini, siswa dari keluarga miskin akan diprioritaskan untuk memperoleh layanan pendidikan gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta. Sebanyak 33 sekolah swasta gratis telah disiapkan untuk mendukung kebijakan tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Muhammad Ahsan, menyampaikan bahwa jalur afirmasi dalam SPMB 2026 Semarang telah dipastikan berjalan dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis data.
“Untuk afirmasi anak-anak dari keluarga tidak mampu ini sudah fix. Mereka bisa memilih sekolah negeri, dan pilihan berikutnya diarahkan ke sekolah swasta gratis,” ujarnya, Selasa (14/4).
33 Sekolah Swasta Gratis Disiapkan
Sebanyak 33 sekolah swasta gratis telah disiapkan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk menampung siswa dari keluarga kurang mampu. Dengan adanya dukungan ini, kapasitas penerimaan dinilai akan semakin luas sehingga peluang siswa untuk mendapatkan pendidikan gratis semakin terbuka.
Seluruh proses seleksi dalam SPMB 2026 Semarang akan dilakukan secara daring dan terintegrasi. Sistem ini dirancang agar proses pendaftaran hingga penempatan siswa dapat dilakukan secara lebih mudah dan transparan.
Ditegaskan bahwa siswa tidak lagi akan direpotkan dalam mencari sekolah selama proses penerimaan berlangsung.
“Anak-anak dari keluarga miskin tidak lagi direpotkan saat SPMB. Mereka dipastikan akan tertampung di layanan pendidikan gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta gratis,” jelas Ahsan.
Integrasi Data untuk Ketepatan Sasaran
Dalam implementasinya, sistem SPMB 2026 Semarang akan didukung oleh integrasi data lintas instansi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh siswa yang berhak.
Data peserta akan dipadankan dengan berbagai sumber, mulai dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), data kependudukan dari Dukcapil, hingga data sosial ekonomi dari Dinas Sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Pemadanan data dilakukan dari Pusdatin, Dukcapil untuk memastikan alamat, dan Dinas Sosial untuk status ekonomi. Jadi sistemnya terintegrasi dan lebih akurat,” tandasnya.
Komitmen Pemerataan Pendidikan
Melalui kebijakan ini, pemerataan akses pendidikan di Kota Semarang diharapkan dapat semakin diperkuat. Layanan pendidikan yang inklusif dan bebas biaya ditargetkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Komitmen tersebut ditegaskan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mencegah adanya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan akibat kendala ekonomi.
Dengan penguatan jalur afirmasi dan dukungan sekolah swasta gratis, SPMB 2026 Semarang diharapkan mampu menjadi solusi konkret dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak di Kota Semarang. (adv)
