FOLKSTIME.ID – Upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah dinilai tak bisa lagi bertumpu pada pendekatan bantuan sosial semata. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya penanganan yang lebih komprehensif dan terintegrasi lintas sektor.
Hal itu disampaikan Luthfi saat menghadiri halalbihalal dan silaturahmi Kadin Jawa Tengah di Hotel Patra Semarang, Kamis (16/4/2026). Ia menyoroti bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat.
“Memerangi kemiskinan itu tidak bisa hanya sandang, pangan, papan. Ada kesehatan, ada pendidikan. Semua harus ditangani bersama-sama,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan parsial justru membuat penanganan kemiskinan berjalan lambat dan tidak berkelanjutan. Karena itu, pemerintah mendorong intervensi yang mencakup perbaikan kualitas hunian, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, hingga akses pendidikan.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Jawa Tengah telah memperbaiki 17.000 rumah tidak layak huni (RTLH) sepanjang 2025. Selain itu, program Dokter Spesialis Keliling (Speling) juga digulirkan untuk memperluas akses layanan kesehatan hingga ke desa-desa.
“Masyarakat desa itu banyak yang belum pernah bertemu dokter spesialis. Maka kita datangkan layanan itu langsung ke desa,” kata Luthfi.
Dalam kesempatan tersebut, Luthfi juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan dunia usaha, khususnya melalui optimalisasi program CSR untuk menjangkau masyarakat miskin ekstrem.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Jawa Tengah, Harry Nuryanto Soediro, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung arah kebijakan tersebut.
Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, pemerintah berharap penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah—yang saat ini berada di angka 9,39 persen—dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.
