Folkstime.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin Rapat Koordinasi Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jawa Tengah. Rapat tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program di daerah.
Dalam rapat itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas menegaskan bahwa program MBG terus diperluas secara nasional. Pasalnya, hingga 27 Februari 2026, Program MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 61,2 juta penerima manfaat melalui 24.368 SPPG.
“Di Jawa Tengah sendiri telah menjangkau 9,29 juta penerima manfaat dengan 3.838 SPPG beroperasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan MBG melibatkan 28 kementerian dan lembaga sesuai amanat Perpres Nomor 115 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025.
Badan Gizi Nasional (BGN) bertindak sebagai penyelenggara utama yang didukung Tim Koordinasi berdasarkan Keputusan Menko Pangan Nomor 78 Tahun 2025.
“Substansi penting dalam tata kelola MBG mencakup pengawasan keamanan pangan, pemenuhan standar gizi, penanganan limbah, pemanfaatan pangan lokal, serta sistem pelaporan terpadu,” katanya.
Menko Pangan juga menekankan peran strategis pemerintah daerah dalam menjamin mutu layanan dan stabilitas pasokan pangan. Ia menyebut capaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) Jawa Tengah sebesar 35,03 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 32 persen.
“Kita harus terus mendorong percepatan penerbitan SLHS dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG yang mengalami kejadian luar biasa keracunan pangan agar tidak terulang,” tegasnya.
Menurutnya, MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.
“Pasokan bahan pokok SPPG di Jawa Tengah mayoritas berasal dari koperasi, BUMDes, dan UMKM. Ini membuktikan program ini turut menguatkan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, komoditas unggulan daerah seperti telur ayam dari Kabupaten Pati dan susu sapi perah dari Kabupaten Boyolali menjadi bagian dari rantai pasok program tersebut.
Terkait data penerima manfaat, Menko Pangan mengakui masih ditemukan ketidaksesuaian yang perlu segera divalidasi. “Kami meminta pemerintah daerah melakukan validasi lanjutan agar program benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Dari sisi cakupan layanan, ia menyebut distribusi kepada siswa sekolah perlu dipercepat hingga 100 persen. “Capaian di pesantren baru 7,7 persen, santri 3,24 persen, dan SPPG pesantren 12,13 persen. Ini menjadi perhatian kita bersama,” ungkapnya.
Sementara itu, layanan bagi ibu hamil dan menyusui telah melampaui 50 persen, sedangkan balita non-PAUD mencapai 24,4 persen.
Zulhas memastikan program MBG tetap berjalan selama bulan Ramadan, termasuk masa libur dan cuti bersama.
“Untuk wilayah mayoritas berpuasa, kita siapkan paket makanan kemasan sehat. Sedangkan sekolah mayoritas non-muslim tetap menjalankan program secara normal,” jelasnya.
Ke depan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan membangun Command Center MBG guna memperkuat koordinasi dan pengawasan nasional.
“Kami berkomitmen memastikan MBG berjalan tepat sasaran, aman, berkualitas, dan berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (Rin)
