Alarm Kesehatan Jateng! Lonjakan Campak Picu Kekhawatiran, Penolakan Imunisasi Jadi Sorotan

FOLKSTIME.ID – Lonjakan kasus suspek campak di Jawa Tengah memicu alarm kewaspadaan baru di sektor kesehatan. Di balik upaya masif pemerintah mengejar cakupan imunisasi, masih ada tantangan serius: rendahnya kesadaran sebagian masyarakat hingga penolakan vaksin yang berpotensi mempercepat penularan.

Dalam tiga tahun terakhir, tren suspek campak di Jawa Tengah terus menunjukkan peningkatan. Bahkan, pada Januari 2026, jumlahnya mencapai 792 kasus angka tertinggi sepanjang periode tersebut.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengingatkan bahwa ancaman campak tidak bisa dianggap sepele. Penyakit ini memiliki tingkat penularan yang jauh lebih tinggi dibandingkan Covid-19.

“Kalau Covid-19 satu orang menulari lima orang, campak bisa sampai 18 orang. Ini yang harus menjadi perhatian serius kita semua,” tegasnya di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Senin (30/3/2026).

Saat ini, Kejadian Luar Biasa (KLB) campak telah terjadi di tiga daerah, yakni Cilacap, Klaten, dan Pati. Sementara Brebes dan Kudus masih berstatus suspek. Meski belum meluas, pola penyebaran ini dinilai sebagai sinyal awal yang tidak boleh diabaikan.

Di sisi lain, capaian imunisasi Jawa Tengah sebenarnya tergolong tinggi. Pada 2025, vaksinasi MR bayi bahkan melampaui target hingga 106,7 persen. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya “kantong rawan” di sejumlah wilayah dengan cakupan rendah yang justru menjadi celah penyebaran.

Fenomena ini diperparah oleh dampak pandemi Covid-19 yang sempat mengganggu layanan imunisasi rutin. Kini, pemerintah daerah berpacu dengan waktu untuk menutup ketertinggalan tersebut.

“Ini bukan sekadar program kesehatan, tapi perlindungan masa depan anak-anak kita. Edukasi harus terus digencarkan,” ujar Taj Yasin.

Sorotan tajam datang dari Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene. Ia menilai persoalan utama bukan hanya akses, tetapi juga persepsi masyarakat terhadap imunisasi.

“Kita masih menemukan orang tua yang menolak anaknya diimunisasi. Ini berbahaya, karena membuka peluang penularan lebih luas,” ungkapnya.

Felly menegaskan, penanganan campak tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Peran sekolah, guru, orang tua, hingga tokoh publik dan influencer menjadi krusial dalam membangun kesadaran kolektif.

“Edukasi harus masif dan kolaboratif. Kalau tidak, satu kasus bisa menjadi puluhan dalam waktu singkat,” tambahnya.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan RI mengapresiasi kinerja Jawa Tengah yang mampu menjaga cakupan imunisasi di tengah populasi besar. Namun, pemerintah pusat menekankan pentingnya pemetaan detail hingga tingkat desa untuk memastikan tidak ada wilayah yang luput dari intervensi.

Campak sendiri merupakan penyakit infeksi virus yang sangat mudah menyebar melalui udara. Gejalanya diawali demam, batuk, pilek, hingga muncul ruam pada kulit. Penularan bisa terjadi bahkan sebelum gejala terlihat, membuatnya semakin sulit dikendalikan.

Dengan risiko komplikasi serius seperti pneumonia, radang otak, hingga kematian, terutama pada anak yang tidak divaksinasi, lonjakan kasus campak kini bukan sekadar isu kesehatan—melainkan peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak lengah.

Artikel Menarik Lainnya