Folkstime.id – Nilai integritas kembali ditegaskan sebagai fondasi utama dalam pengelolaan pemerintahan. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya menjunjung tinggi integritas sebagai prinsip yang tidak dapat ditawar dalam mengelola sumber daya negara.
Pesan itu ia sampaikan mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, saat pelantikan Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri (Korpri) Unit Provinsi Jawa Tengah Periode 2026–2031 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jumat (13/2/2026).
Dalam sambutannya, Sumarno menyampaikan refleksi sederhana yang sarat makna. Ia mengaitkan integritas ASN dengan pengalaman spiritual saat menjalankan ibadah puasa.
“Ketika puasa, saat wudu kita berkumur, setelah itu meludah berkali-kali, kenapa? Karena kita takut ada air yang tertelan dan membatalkan puasa,” kata Sumarno.
Ia menegaskan, air yang digunakan saat wudu merupakan air yang bersih, suci, dan halal. Namun, kehati-hatian tetap dijaga demi memastikan ibadah tidak batal. Dari analogi tersebut, ia mengajak ASN menarik pelajaran dalam kehidupan profesional.
“Kalau yang halal saja kita hati-hati, apalagi terhadap sesuatu yang jelas bukan hak kita,” tegasnya.
Pesan tersebut disampaikan di hadapan 76 pengurus Korpri Jateng yang baru dilantik. Menurutnya, integritas bukan sekadar slogan birokrasi, melainkan komitmen moral yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik.
Sebagai Ketua Korpri Jawa Tengah, Sumarno juga memberikan arahan strategis kepada kepengurusan baru agar menjadikan organisasi sebagai motor penggerak profesionalisme ASN. Ia menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar integritas.
“Tentu saja tanggung jawab dan amanah ini supaya bisa kita jalankan dengan baik. Bagaimana kita juga meningkatkan kemampuan kita, perkembangan zaman, perkembangan teknologi, itu harus kita lakukan,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan birokrasi ke depan akan semakin kompleks, mulai dari transformasi digital, tuntutan transparansi publik, hingga ekspektasi pelayanan yang semakin cepat dan akurat. Karena itu, ASN dituntut tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat secara etika.
Dalam kesempatan yang sama, Sumarno mengapresiasi kiprah Korpri Jawa Tengah yang dinilai konsisten hadir dalam aksi sosial dan kemanusiaan.
Sepanjang tahun 2025, Korpri Jateng tercatat menyalurkan bantuan kebencanaan sebesar Rp550 juta. Memasuki awal 2026, organisasi ini telah mengalokasikan anggaran Rp445 juta untuk penanganan bencana di berbagai wilayah, termasuk di Sumatera.
Data tersebut menunjukkan bahwa Korpri tidak hanya berperan sebagai wadah profesi ASN, tetapi juga sebagai organisasi yang memiliki kepedulian sosial lintas daerah.
“Korpri ini bukan soal mau dapat apa, tapi mau berkontribusi apa. Kami berterima kasih karena kontribusi teman-teman semua, kita bisa berperan aktif menangani problem bencana baik di Jawa Tengah maupun provinsi lain,” pungkasnya.
Pelantikan pengurus Korpri Jateng periode 2026–2031 bukan sekadar agenda seremonial. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa reformasi birokrasi membutuhkan fondasi moral yang kuat.
Di tengah derasnya arus digitalisasi dan tuntutan akuntabilitas publik, ASN Jawa Tengah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara profesionalisme dan integritas. Pesan Sumarno menjadi refleksi bahwa kehati-hatian dalam hal kecil sekalipun dapat menjadi benteng dari penyimpangan yang lebih besar.
Dengan kepengurusan baru, Korpri Jawa Tengah diharapkan semakin solid dalam memperkuat solidaritas ASN, meningkatkan kompetensi, serta memperluas kontribusi sosial. Integritas yang ditegaskan dalam forum tersebut menjadi kompas moral dalam menjalankan amanah pelayanan publik.(wan)
