FOLKSTIME.ID – Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Agustina Wilujeng Pramestuti bersama Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin menjadi periode konsolidasi yang sarat ujian bagi Semarang.
Di tengah keterbatasan fiskal, pasangan ini mengklaim tetap mendorong pembangunan manusia dan infrastruktur, dengan menumpukan harapan pada penguatan ekonomi kerakyatan serta pembenahan tata kelola kota yang selama ini menyisakan persoalan klasik: banjir.
Pemaparan itu disampaikan Agustina dalam konferensi pers “Satu Tahun Kepemimpinan Agustina–Iswar” di Kecamatan Semarang Timur, Jumat, 20 Februari 2026.
Di forum tersebut, ia membuka capaian sekaligus kegelisahan, mulai dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), kebocoran retribusi, hingga langkah tegas menata ulang jalur air dan perizinan bangunan.
Ekonomi Kerakyatan sebagai Penopang Fiskal
Dalam satu tahun terakhir, denyut ekonomi riil masyarakat disebut menjadi bantalan utama fiskal kota. Realisasi pajak hiburan menembus 106,38 persen dari target, sementara pajak restoran mencapai 104,31 persen.
Angka itu menandakan geliat konsumsi dan aktivitas usaha yang relatif stabil.
“Pendapatan terbesar kita hari ini dari pajak restoran sudah masuk lumayan besar,” ujar Agustina.
Namun, ia tak menutup mata terhadap potensi kebocoran. PKL yang belum tertata, retribusi kebersihan yang belum optimal, serta sistem pemantauan pajak hotel dan restoran yang masih manual dinilai menyisakan ruang perbaikan.
Pemerintah kota menyiapkan pemasangan sistem geotagging untuk memantau transaksi pajak secara lebih akurat dan real time.
Langkah itu bukan semata mengejar angka, melainkan sebagai fondasi pembiayaan program prioritas terutama pengendalian banjir di wilayah timur kota yang selama bertahun-tahun menjadi titik rawan.
Membaca Ulang Akar Banjir Kota Pesisir
Sebagai kota pesisir dengan sejarah geologis yang dahulu berupa lautan dangkal, Semarang memiliki kerentanan alami terhadap banjir dan rob.
Kawasan Genuk, Kaligawe, Pengapon, hingga Teluk Lamong kerap menjadi langganan genangan panjang saat musim hujan.
Agustina mengakui, di awal masa jabatannya ia belum sepenuhnya memahami kompleksitas persoalan infrastruktur air.
“Saya memang sempat gagal memahami titik kendali banjir,” tuturnya jujur.
Setelah mempelajari rangkaian peristiwa, ia menyimpulkan bahwa salah satu titik krusial berada di muara.
Proyek pengendalian banjir yang disiapkan pemerintah pusat, termasuk pembangunan tanggul laut atau giant seawall, sempat terganggu percepatan konstruksi berupa jembatan tanah yang justru menghambat aliran air.
Akibatnya, limpasan kembali ke permukiman dan menyebabkan genangan hingga 10 hari di Genuk.Pembongkaran struktur tersebut menjadi titik balik.
Kini, ia mengklaim banjir yang terjadi lebih bersifat limpasan sesaat dan tidak lagi mengendap berhari-hari.
“Banjir itu pasti ada, karena air mengalir dari atas ke bawah. Tantangannya bagaimana kita mengendalikan,” katanya.
Road Map Infrastruktur dan Kolam Retensi Mikro
Strategi berikutnya adalah menyusun road map infrastruktur jalan dan saluran sungai lintas kewenangan baik milik pemerintah pusat, provinsi, maupun kota.
Pemerintah kota juga menginventarisasi aset tanah di sepanjang jalur air untuk dijadikan kolam-kolam kecil yang saling terhubung hingga ke muara.
Konsepnya sederhana namun sistemik, memecah debit air dalam satu jalur agar tak menumpuk di satu titik.
Kolam retensi mikro itu diharapkan menjadi simpul penahan sementara sebelum air dialirkan ke laut.
“Duitnya tidak banyak, fiskal kita cukup. Asal potensi pendapatan ini kita kelola,” tegasnya.
Dengan pendekatan tersebut, wilayah timur yang selama ini menjadi simbol kerentanan diharapkan perlahan bertransformasi menjadi kawasan yang lebih adaptif terhadap curah hujan ekstrem.
Integrasi Perizinan dan Disiplin Tata RuangSelain infrastruktur fisik, Agustina menyoroti tata ruang sebagai akar persoalan baru.
Banyak perumahan dibangun tanpa memperhatikan jalur air, mempersempit drainase alami dan menciptakan titik genangan baru.
Mulai 2026, sistem perizinan akan diintegrasikan antara Bapenda, DPMPTSP, Dinas Pekerjaan Umum, dan instansi teknis lain.
Setiap permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), KRK, hingga izin lingkungan akan diverifikasi ketat sesuai gambar tata kota.
Jika tidak sesuai, izin tidak akan diterbitkan.
“Sebagian besar banjir di permukiman akibat jalur air yang tak sesuai tata ruang,” ujarnya.
Kebijakan tegas juga menyasar kawasan Jalan Gajah yang selama ini berdiri lapak permanen di atas jalur banjir.
Pemerintah kota meminta maaf kepada masyarakat terdampak, namun menegaskan pelebaran dan pengerukan harus dilakukan demi kepentingan jangka panjang.
Pilihan itu berat, tetapi dianggap perlu agar kota tak terus terjebak siklus genangan.
Antara Populisme Anggaran dan Realitas Fiskal
Di sisi lain, dinamika politik anggaran mengemuka. Wacana penggelontoran Rp280 miliar untuk kegiatan sosial seperti halal bihalal dan perayaan 17 Agustus memicu perdebatan.
Agustina menyatakan keputusan akan bergantung pada kemampuan fiskal dan kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia juga mendorong pemberdayaan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan kecil secara mandiri misalnya perbaikan CCTV lingkungan atau sarana umum melalui skema dana Rp25 juta per titik.
Dengan begitu, APBD dapat difokuskan pada proyek-proyek besar yang berdampak luas.
Pendekatan ini memperlihatkan dilema klasik kepala daerah: menyeimbangkan kebutuhan seremonial dan aspirasi sosial dengan urgensi infrastruktur serta stabilitas keuangan daerah.
Refleksi Satu Tahun: Konsolidasi dan Taruhan KeberlanjutanSatu tahun Agustina – Iswar belum cukup untuk mengubah wajah kota secara drastis.
Namun periode ini menjadi fase konsolidasi mengurai benang kusut banjir, menutup kebocoran PAD, dan menata ulang disiplin tata ruang.
Keberhasilan ke depan sangat bergantung pada konsistensi implementasi: apakah sistem geotagging mampu meningkatkan kepatuhan pajak, apakah kolam retensi mikro efektif menahan debit air, dan apakah penegakan izin bangunan benar-benar bebas kompromi.
Di tengah tekanan perubahan iklim, pertumbuhan properti, dan keterbatasan anggaran, kepemimpinan Agustina – Iswar diuji bukan hanya oleh derasnya air hujan, tetapi juga oleh keberanian mengambil keputusan tak populer demi masa depan kota.
Bagi Semarang, pertaruhannya jelas: keluar dari stigma kota langganan banjir menuju kota pesisir yang tangguh, atau kembali terjebak dalam siklus genangan dan kebocoran tata kelola.
Satu tahun telah berlalu, dan arah itu mulai digambar meski jalan panjang masih membentang di depan.
