FOLKSTIME.ID – Penanganan banjir Mangkang Kulon akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kecamatan Tugu mulai diarahkan pada langkah permanen melalui normalisasi sungai, pelebaran alur air, pembangunan hunian sementara hingga pembebasan lahan yang kini dipercepat oleh pemerintah pusat bersama Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Langkah penanganan banjir Semarang tersebut disebut telah memasuki tahap darurat sekaligus perencanaan jangka panjang setelah sejumlah titik terdampak mulai surut dan proses pembersihan lingkungan warga dilakukan secara bertahap oleh petugas gabungan.
Kolaborasi penanganan Sungai Plumbon itu melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, Pemprov Jateng serta Pemkot Semarang guna menekan risiko banjir susulan di kawasan Mangkang Kulon, Ngaliyan hingga Semarang Barat.
“Kami pastikan langkah darurat sudah dilakukan. BBWS telah menutup sementara titik tanggul yang jebol agar air tidak kembali masuk ke permukiman warga,” ujar Kepala BNPB, Suharyanto saat meninjau lokasi banjir di Kota Semarang, Selasa (19/5).
Menurut Suharyanto, penanganan permanen Sungai Plumbon akan difokuskan pada normalisasi dan pelebaran sungai karena kapasitas aliran dinilai tidak lagi mampu menampung debit air saat hujan deras terjadi di wilayah hulu.
“Setelah penanganan darurat selesai, akan dilakukan penanganan permanen supaya kejadian serupa tidak terus berulang,” katanya.
Ia menyebut pembebasan lahan di sepanjang bantaran sungai kini mulai dipersiapkan agar proyek pelebaran sungai dapat segera dilakukan bersama BBWS Pemali-Juana.
“Pemprov Jawa Tengah dan Pemkot Semarang bersama BBWS akan melakukan pembebasan lahan sehingga sungai bisa diperlebar dan risiko banjir dapat dikurangi,” ujarnya.
Bantuan Warga Terdampak Dipastikan Tetap Berjalan
Kebutuhan dasar warga terdampak banjir Mangkang Kulon disebut tetap menjadi prioritas selama masa penanganan darurat berlangsung. Bantuan logistik berupa makanan, pakaian, air bersih dan kebutuhan harian lain masih terus didistribusikan ke lokasi terdampak.
“Kebutuhan masyarakat terdampak menjadi perhatian utama. Jika masih kurang tentu akan kami tambah,” tegas Suharyanto.
Selain bantuan logistik, pembangunan hunian sementara atau huntara juga mulai disiapkan bagi warga yang rumahnya dinilai tidak lagi aman ditempati akibat banjir dan kerusakan tanggul Sungai Plumbon.
“Nanti warga yang memilih tidak tinggal di huntara akan diberikan bantuan dana hunian sebesar Rp600 ribu per bulan sampai hunian tetap selesai dibangun,” jelasnya.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengatakan sebanyak 333 kepala keluarga atau sekitar 1.252 jiwa terdampak banjir di wilayah Kecamatan Tugu, Ngaliyan dan Semarang Barat.
Menurut Agustina, proses pembersihan lumpur pascabanjir sudah mulai dilakukan secara masif oleh petugas gabungan dari BPBD, DPU, Damkar hingga BBWS.
“Pembersihan berjalan cukup cepat. Lumpur di sebagian besar wilayah mulai tertangani dan warga perlahan sudah kembali ke rumah masing-masing,” katanya.
Ia menegaskan Pemkot Semarang masih memfokuskan penanganan pada pengecekan kondisi rumah warga agar dipastikan benar-benar aman dan layak dihuni kembali setelah sempat terendam banjir.
“Kami juga memastikan peralatan rumah tangga warga yang sempat terendam masih bisa digunakan atau tidak,” ujarnya.
Relokasi dan Pelebaran Sungai Disiapkan
Pemerintah Kota Semarang kini mulai mendata kebutuhan hunian sementara maupun relokasi permanen bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir di sekitar aliran Sungai Plumbon.
“Kami akan melakukan rapat koordinasi untuk memastikan rumah mana saja yang memang harus direlokasi dan bagaimana pola penanganannya,” kata Agustina.
Sementara itu, Kepala BBWS Pemali-Juana, Sudarto, mengungkapkan kapasitas Sungai Plumbon saat ini semakin menurun akibat penyempitan badan sungai dan kerusakan daerah hulu.
Menurut Sudarto, penanganan banjir tidak cukup hanya dilakukan melalui normalisasi sungai, tetapi juga harus disertai pelebaran alur sungai secara menyeluruh.
“Tidak cukup hanya normalisasi. Sungai harus diperlebar supaya kapasitas aliran air meningkat dan banjir tidak mudah terjadi,” ujarnya.
Ia menyebut lebar Sungai Plumbon yang semula sekitar 10 meter direncanakan diperluas menjadi 25 meter dalam proyek penanganan permanen banjir Semarang tersebut.
BBWS Pemali-Juana juga mencatat sebanyak 92 bidang lahan telah dibebaskan sejak 2024 dari total sekitar 318 bidang yang dibutuhkan untuk proyek pelebaran Sungai Plumbon.
“Ini harus segera ditangani permanen karena dalam beberapa tahun terakhir sudah terjadi tujuh kali banjir besar dengan total 18 titik tanggul jebol,” tegas Sudarto.
Panjang Sungai Plumbon yang direncanakan masuk program normalisasi dan pelebaran mencapai sekitar 22 kilometer dengan fokus penanganan pada titik-titik rawan limpasan dan tanggul yang berulang kali mengalami kerusakan.(tya)
