FOLKSTIME.ID – Pemasangan portal pembatas kendaraan berat di Jalan Prof. Hamka, kawasan turunan Silayur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, menjadi langkah cepat Pemerintah Kota Semarang untuk menekan angka kecelakaan yang kerap terjadi di jalur tersebut. Namun, kebijakan ini dinilai belum menjadi solusi utama atas persoalan di kawasan rawan kecelakaan itu.
Anggota DPRD Kota Semarang, Mualim, menilai pemasangan portal memang memiliki dampak positif dalam membatasi kendaraan bertonase besar melintas di jalur ekstrem tersebut. Menurutnya, aturan batas tonase harus diterapkan secara tegas.
“Kalau memang kapasitas jalan hanya untuk kendaraan maksimal 8 ton, ya harus benar-benar ditegakkan. Portal bisa menjadi langkah awal,” ujar Mualim.
Meski demikian, ia menegaskan akar persoalan di jalur Silayur bukan semata pada kendaraan berat, melainkan juga kondisi infrastruktur jalan yang memiliki tanjakan dan turunan curam sehingga rawan memicu kecelakaan.
Menurut Mualim, tanpa pengawasan ketat, keberadaan portal berpotensi tidak efektif. Ia mempertanyakan mekanisme pengawasan di lapangan selama 24 jam agar aturan tetap dipatuhi.
“Kalau pengawasannya kurang, siapa yang mengawasi terus-menerus? Jangan sampai hanya jadi kebijakan sementara,” katanya.
Ia mendorong pemerintah segera menyiapkan solusi jangka panjang, seperti pemangkasan kontur jalan, pembangunan flyover, atau membuka jalur alternatif bagi kendaraan berat.
Mualim mencontohkan pembangunan flyover di Jalan Hanoman yang dinilai mampu mengurangi kecelakaan di titik rawan. Selain itu, jalur alternatif dari Rangkah menuju Mijen yang sudah lama diwacanakan juga dianggap bisa menjadi salah satu opsi.
“Kalau hanya portal, mungkin hanya mengurangi masalah. Tapi belum tentu menyelesaikan masalah,” tegasnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menghambat aktivitas distribusi logistik menuju kawasan industri BSB. Menurutnya, kepentingan para pelaku usaha juga harus diperhitungkan karena sektor industri menjadi salah satu penyumbang pendapatan daerah.
“Teman-teman pengusaha harus diajak duduk bersama. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan terlalu besar,” ujarnya.
Mualim berharap Pemerintah Kota Semarang segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga pemerintah pusat untuk melakukan kajian mendalam dan merealisasikan solusi permanen.
“Harus ada solusi terbaik agar keselamatan masyarakat terjamin, tetapi aktivitas ekonomi tetap berjalan lancar,” pungkasnya.
