Susbanpim VIII Ansor–Banser Jateng Dinilai Jadi Instrumen Penyaringan dan Penataan Ulang Kader

FOLKSTIME.IDKegiatan Pembekalan Calon Peserta Susbanpim VIII utusan Satkorwil Banser Jawa Tengah – PW GP Ansor Jawa Tengah pada Rabu (6/5/2026) tidak hanya dipandang sebagai agenda kaderisasi rutin, tetapi juga sebagai bagian dari proses penyaringan dan penataan ulang kader untuk kebutuhan organisasi ke depan.

Dalam kegiatan tersebut, para calon peserta tidak langsung ditempatkan sebagai bagian dari proses pendidikan, melainkan terlebih dahulu melalui tahapan pembekalan yang menitikberatkan pada kesiapan mental, pemahaman peran, serta kesesuaian dengan kebutuhan struktural organisasi.

Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah, H M Shidqon Prabowo menegaskan bahwa kaderisasi dalam tubuh organisasi tidak boleh dipahami sebagai proses formalitas semata, melainkan harus menghasilkan kader yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika organisasi di lapangan.

Ia menekankan bahwa hasil pendidikan Susbanpim diharapkan tidak berhenti pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga berdampak pada penguatan sistem kerja organisasi.

“Setiap kader harus mampu kembali ke struktur dan memperkuat organisasi. Bukan hanya selesai di pendidikan, tetapi ada tanggung jawab yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satkorwil Banser Jawa Tengah, M Azil Maskur menjelaskan bahwa pembekalan ini juga menjadi mekanisme awal untuk melihat kesiapan dan kesesuaian calon peserta sebelum memperoleh rekomendasi resmi dari PW GP Ansor Jawa Tengah.

Menurutnya, tahapan ini penting untuk memastikan bahwa kader yang diberangkatkan benar-benar memahami konsekuensi peran setelah mengikuti pendidikan Susbanpim.

“Ini bagian dari proses seleksi dan penyamaan persepsi. Setelah Susbanpim, mereka harus siap ditempatkan dalam kebutuhan kaderisasi di wilayah Jawa Tengah,” katanya.

Dengan pendekatan tersebut, Susbanpim VIII diposisikan bukan hanya sebagai forum pendidikan kepemimpinan, tetapi juga sebagai instrumen organisasi dalam memastikan distribusi kader yang lebih terarah sesuai kebutuhan struktural dan program kerja di tingkat wilayah.

Artikel Menarik Lainnya