FOLKSTIME.ID – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Cilacap. Ia menegaskan bahwa sejak awal telah berulang kali mengingatkan seluruh kepala daerah dan aparatur pemerintahan untuk menjaga integritas serta menghindari praktik korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan Luthfi saat ditemui di Semarang pada Sabtu (14/3/2026). Ia mengaku prihatin atas peristiwa tersebut karena sebelumnya sudah ada sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah yang tersangkut kasus hukum serupa.
“Masalah integritas ini sudah saya sampaikan berkali-kali dan selalu saya tekankan kepada para pejabat daerah,” kata Luthfi.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama ini telah menjalankan berbagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi bersama KPK. Salah satunya melalui program koordinasi supervisi dan pencegahan (Korsupgah) yang melibatkan kepala daerah hingga anggota DPRD di berbagai kabupaten dan kota.
Melalui program tersebut, para pejabat daerah diberikan arahan terkait tata kelola pemerintahan yang transparan serta pengelolaan anggaran yang akuntabel. Luthfi mengatakan upaya ini dilakukan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintahan daerah.
Selain itu, pada peringatan Hari Antikorupsi Dunia beberapa waktu lalu, jajaran pemerintah daerah di Jawa Tengah juga kembali diingatkan agar tidak melakukan penyimpangan anggaran maupun tindakan yang melanggar hukum.
“Kami sudah mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan dan tidak melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan tugas pemerintahan,” ujarnya.
Terkait OTT yang terjadi di Cilacap, Luthfi menegaskan pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Ia menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada lembaga antirasuah.
Meski demikian, ia berharap peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting bagi seluruh pejabat publik di daerah, khususnya para bupati, wali kota, wakil kepala daerah, serta aparatur sipil negara (ASN).
“Ini harus menjadi pembelajaran bagi semua pejabat publik, terutama bupati dan wali kota, agar memiliki integritas yang kuat. Integritas tidak hanya diucapkan, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata,” tegasnya.
Ia menilai integritas pejabat daerah sangat menentukan kualitas tata kelola pemerintahan. Tanpa komitmen tersebut, potensi penyalahgunaan jabatan maupun kewenangan dapat dengan mudah terjadi.
Luthfi menegaskan bahwa pemerintahan yang bersih dan transparan harus menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan birokrasi di daerah. Konsep clean governance dan good governance menurutnya harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh aparatur pemerintahan.
Hal itu mencakup kepatuhan terhadap aturan, pengelolaan anggaran yang transparan, serta pelayanan publik yang tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Prinsip pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik harus menjadi napas bagi para kepala daerah dan juga ASN,” katanya.
Di tengah proses hukum yang berlangsung, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memastikan jalannya pemerintahan di Cilacap tidak terganggu. Luthfi menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan normal.
Ia mengaku terus memantau kondisi pemerintahan daerah setempat, terutama dalam memastikan berbagai layanan publik tetap tersedia bagi warga.
“Kami memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhambat,” ujarnya.
Apalagi saat ini pemerintah daerah sedang bersiap menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat menjelang arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Berbagai layanan publik, termasuk fasilitas transportasi dan pelayanan administratif, harus tetap berjalan optimal.
Luthfi meminta seluruh jajaran birokrasi di Cilacap tetap fokus menjalankan tugasnya agar masyarakat tidak merasakan dampak dari proses hukum yang tengah berlangsung.
Dengan kejadian ini, ia kembali mengingatkan pentingnya komitmen integritas bagi seluruh pejabat publik di Jawa Tengah agar kasus serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.(mus)
