FOLKSTIME.ID – Tanggul jebol Sungai Bremi di perbatasan Kota dan Kabupaten Pekalongan telah menjadi alarm serius bagi penanganan banjir di wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Debit air yang meningkat pascahujan deras menyebabkan tanggul sepanjang 15–20 meter dilaporkan jebol, dan dampaknya telah dirasakan hingga ke area persawahan serta permukiman warga.
Peristiwa ini tidak hanya dipandang sebagai bencana infrastruktur, tetapi juga sebagai ujian kolaborasi lintas wilayah yang selama ini digaungkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Respons Cepat Ditunjukkan, Penanganan Darurat Dikebut
Penanganan darurat langsung dilakukan sesaat setelah tanggul dilaporkan jebol. Upaya perbaikan sementara telah dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari BPBD Kota dan Kabupaten Pekalongan, dengan dukungan TNI-Polri serta BPBD Provinsi Jawa Tengah.
Material seperti trucuk kayu dan sandbag telah dipasang untuk menahan laju air, sementara proses pemompaan air dari permukiman warga terus diintensifkan.
Langkah cepat ini dipastikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang turun langsung ke lokasi terdampak di Kelurahan Pedukuhankraton, Kamis sore (26/3/2026).
“Ini wilayahnya berbatasan. Sebelah sini kabupaten, sebelahnya lagi kota, sehingga harus dikerjakan bersama. Kolaborasi sudah berjalan dan harus terus diperkuat,” ujar Ahmad Luthfi.
Wilayah Terdampak Meluas, Warga Diminta Tetap Waspada
Akibat jebolnya tanggul Sungai Bremi, luapan air telah merendam area persawahan di Pasirsari (Kota Pekalongan) dan Tegaldowo (Kabupaten Pekalongan). Bahkan, air juga dilaporkan mulai masuk ke permukiman warga di Kelurahan Pasirkratonkramat.
Kondisi ini telah memicu kekhawatiran warga, meskipun hingga kini belum dilaporkan adanya pengungsian massal. Penanganan yang dilakukan secara gotong royong diharapkan mampu menahan dampak yang lebih besar.
Lurah Pasirkratonkramat, Dwi Indah Widiastuti, menyampaikan kondisi terkini di lapangan:
“Kami dibantu TNI-Polri dan masyarakat juga akan kerja bakti. Semoga cepat tertangani dan tidak sampai ada pengungsi,” ujarnya.
Target Penanganan Dipercepat Jelang Arus Balik Lebaran
Penanganan tanggul jebol Sungai Bremi ditegaskan harus segera diselesaikan, terutama menjelang arus balik Lebaran. Momentum Idulfitri dinilai tidak boleh terganggu oleh bencana yang sebenarnya dapat diminimalisir melalui respons cepat dan terkoordinasi.
Ahmad Luthfi menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat bukan sekadar tugas administratif, tetapi panggilan moral.
“Saya minta harus selesai cepat. Masyarakat tidak boleh terdampak. Ini panggilan jiwa, pejabat harus hadir dan ngopeni rakyatnya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa penanganan bencana harus dilakukan tanpa jeda, sekaligus memperlihatkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial menjelang hari besar keagamaan.
Normalisasi Sungai Bremi Disiapkan Sebagai Solusi Permanen
Selain penanganan darurat, langkah jangka panjang telah dirancang melalui program normalisasi Sungai Bremi. Anggaran besar telah disiapkan oleh pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan permasalahan banjir dapat ditangani secara menyeluruh.
Normalisasi sungai akan dilakukan dari arah muara sebagai titik awal, dengan harapan aliran air dapat dikendalikan secara optimal.
“Normalisasi akan dilakukan menyeluruh, dimulai dari arah muara. Ini solusi permanen untuk mengurangi risiko banjir di Pekalongan,” jelas Ahmad Luthfi.
Langkah ini dipandang sebagai solusi strategis yang tidak hanya menyelesaikan persoalan saat ini, tetapi juga mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Bantuan Logistik Disalurkan, Warga Mulai Mendapat Dukungan
Sebagai bagian dari respons cepat, bantuan senilai Rp 134.905.150 telah disalurkan kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan logistik makanan dan non-makanan, beras, obat-obatan, hingga perlengkapan sekolah.
Distribusi bantuan dilakukan melalui pemerintah kelurahan, sekaligus mendukung kelompok usaha bersama (KUBE) yang terdampak secara ekonomi.
Upaya ini diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah situasi darurat.
Kolaborasi Lintas Wilayah Ditekankan, Infrastruktur Lain Ikut Dibenahi
Kondisi geografis yang melibatkan dua wilayah administratif telah menjadi alasan utama pentingnya kolaborasi lintas daerah. Penanganan tidak hanya difokuskan pada tanggul, tetapi juga akan diperluas ke infrastruktur lain, termasuk ruas jalan Randujajar.
Kerja sama antara pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi dinilai menjadi kunci utama dalam memastikan efektivitas penanganan bencana.(tya)
