FOLKSTIME.ID – Peran Inspektorat sebagai benteng pertama dalam pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah kembali ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno. Penekanan tersebut disampaikan dalam kegiatan pengarahan pengawasan antikorupsi bagi kabupaten/kota se-Jawa Tengah yang digelar di Kompleks Kantor Gubernur, Selasa (31/3/2026).
Dalam arahannya, jajaran Inspektorat di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diminta untuk diperkuat kapasitas dan integritasnya. Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), posisi strategis Inspektorat dinilai harus mampu melampaui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya dalam hal pengawasan dan pembinaan.
Inspektorat Disebut Harus Lebih Unggul dari OPD
Ditekankan bahwa integritas Inspektorat harus dijaga pada level yang lebih tinggi karena peran pengawasan yang diemban sangat krusial. Fungsi koreksi dan pengendalian internal disebut hanya dapat berjalan optimal jika didukung oleh kompetensi yang memadai.
Pada kesempatan tersebut, disampaikan bahwa Inspektorat diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu menjadi role model dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Integritas jajaran inspektorat itu harus lebih baik, karena mereka yang mengoreksi dan jadi contoh OPD,” ujar Sumarno.
Deteksi Dini Penyimpangan Harus Diperkuat
Peran Inspektorat dianalogikan seperti Satuan Pengawas Internal dalam korporasi. Dengan posisi yang berada di dalam sistem pemerintahan, deteksi dini terhadap potensi penyimpangan dinilai harus dilakukan secara cepat dan tepat.
“Karena berada di dalam, informasi yang ada harus direspons cepat. Jika ada hal yang tidak sesuai ketentuan, cegah lebih awal agar tidak terjadi tindak pidana korupsi,” kata Sumarno.
Ditegaskan pula bahwa langkah pencegahan menjadi kunci utama dalam menekan potensi korupsi sebelum berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih besar.
Tantangan Pengawasan Dinilai Semakin Kompleks
Tantangan yang dihadapi Inspektorat saat ini disebut semakin berat. Penguasaan substansi dan kemampuan analisis yang mendalam dinilai menjadi syarat mutlak bagi pengawas internal dalam menjalankan tugasnya.
Disebutkan bahwa proses pembinaan terhadap OPD tidak akan efektif apabila Inspektorat tidak memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan pihak yang diawasi.
“Tantangannya tidak ringan. Untuk membina dan mengoreksi OPD, Inspektorat harus jauh lebih pintar dan lebih tahu daripada yang diawasi,” tambahnya.
Diminta Berani Sampaikan Temuan
Selain itu, keberanian dalam menyampaikan temuan pelanggaran juga ditekankan, termasuk apabila indikasi tersebut melibatkan kepala daerah. Upaya mitigasi risiko disebut harus dilakukan secara objektif dan profesional demi menjaga integritas pemerintahan.
Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan penguatan terhadap mentalitas antikorupsi di lingkungan Inspektorat.
Dorongan Jadi Teladan Pemerintahan Bersih
Penguatan integritas Inspektorat diharapkan dapat menjadikannya sebagai teladan bagi instansi lain di lingkungan pemerintah daerah. Peran strategis tersebut diyakini akan berdampak signifikan terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Integritas teman-teman Inspektorat harus jauh lebih tinggi dibanding OPD lain, karena mereka adalah contoh. Mereka yang mengoreksi, maka mereka yang harus menjadi teladan,” pungkasnya.(tya)
