FOLKSTIME.ID – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyerahkan bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2025 kepada 850 warga Kota Semarang sebagai upaya mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus mendorong terciptanya hunian yang layak, sehat, dan aman bagi masyarakat. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan di Gedung Graha Sari, Gayamsari, Selasa (4/8).
Program BSPS tersebut diserahkan bersamaan dengan kunjungan kerja Anggota Komisi V DPR RI Mochamad Herviano Widyatama bersama Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Krisseptiana Hendar Prihadi dan jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III. Dalam rangkaian kegiatan yang sama, rehabilitasi dan renovasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di MAN 1 Kota Semarang juga ditinjau.
Percepatan penanganan rumah tidak layak huni dan peningkatan kualitas ruang belajar disebut menjadi fokus utama dalam kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Semarang. Upaya tersebut diarahkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Saya percaya dua hal yang dibawa Mas Herviano pada kunjungan kali ini adalah dua hal paling penting yang dibutuhkan generasi penerus kita, namanya ruang belajar dan ruang keluarga,” kata Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng.
Menurut Agustina, kualitas sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik semata, melainkan juga oleh tersedianya ruang belajar yang memadai dan rumah yang layak bagi setiap keluarga. Kedua aspek tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun masa depan generasi penerus.
Ia menegaskan, percepatan penanganan rumah tidak layak huni maupun peningkatan layanan pendidikan tidak dapat diselesaikan hanya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah. Sinergi bersama pemerintah pusat, DPR RI, pemerintah provinsi, hingga berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan program.
“Percepatan penanganan rumah tidak layak huni dan peningkatan layanan pendidikan di Kota Semarang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendirian. Dukungan dari pemerintah pusat, DPR RI, serta sinergi berbagai pihak menjadi kunci utama agar manfaat program dapat langsung dirasakan warga,” ujarnya.
Melalui kolaborasi pendanaan yang berasal dari APBD Kota Semarang, Program BSPS Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), penanganan sekitar 2.500 rumah tidak layak huni ditargetkan dapat direalisasikan pada 2026.
Dari alokasi APBD Kota Semarang, sebanyak 1.000 rumah direncanakan memperoleh penanganan. Rinciannya meliputi 956 unit peningkatan kualitas rumah dan 44 unit pembangunan rumah baru sebagai bagian dari program peningkatan kualitas permukiman.
Selain sektor perumahan, perhatian juga diarahkan pada pemerataan akses pendidikan melalui Program Sekolah Swasta Gratis. Pada 2025, program tersebut telah menjangkau 129 sekolah dengan dukungan anggaran sekitar Rp25,79 miliar.
Pada tahun berjalan, cakupan Program Sekolah Swasta Gratis diperluas menjadi 133 sekolah dengan kapasitas sekitar 6.000 siswa yang telah terintegrasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru. Perluasan itu diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan layanan pendidikan di Kota Semarang.
Dalam kesempatan tersebut, apresiasi juga disampaikan kepada Anggota Komisi V DPR RI Mochamad Herviano Widyatama yang dinilai telah menjembatani aspirasi masyarakat sehingga dapat direalisasikan melalui kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta BP3KP Jawa III.
“Saya berpesan kepada warga penerima BSPS untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebaik-baiknya, sebab rumah yang layak merupakan warisan terbaik yang dapat disiapkan bagi anak-anak,” pungkas Agustina. (Tya)
