FOLKSTIME.ID – Polemik toko roti gambang di Pasar Johar kini dipandang bukan sekadar persoalan bangunan semata, melainkan pintu masuk untuk membongkar persoalan lama terkait penataan pasar dan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Semarang. Anggota Komisi B DPRD Kota Semarang, Mararas Apuwara, menilai kegaduhan yang terjadi justru mengarah pada akar masalah yang lebih kompleks.
Menurutnya, perdebatan soal klaim lokasi yang disebut-sebut sebagai rencana museum menjadi tidak relevan jika tidak disertai bukti perencanaan yang jelas. Ia menegaskan, selama ini tidak pernah ada informasi resmi maupun pembahasan yang mengarah pada penetapan kawasan tersebut sebagai museum.
“Yang jadi persoalan bukan hanya bangunannya, tapi narasi yang berubah-ubah. Kalau memang itu untuk museum, kenapa tidak pernah ada realisasinya sejak dulu? Kenapa baru muncul sekarang?” ungkap Mararas.
Ia melihat, polemik ini mencerminkan lemahnya konsistensi perencanaan sekaligus komunikasi kebijakan kepada publik. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada konflik di masyarakat.
Namun di balik itu, Mararas menyoroti persoalan yang lebih mendasar, yakni penataan PKL dan distribusi lapak di kawasan pasar. Ia menegaskan bahwa isu kekurangan tempat sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan mekanisme penempatan dan prioritas pedagang.
Dalam pembahasan bersama Dinas Perdagangan, disebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah alternatif relokasi, termasuk di Pasar Johar dan Kanjengan. Bahkan, ruang yang tersedia dinilai masih mampu menampung sebagian pedagang.
“Tempat itu ada, tapi memang tidak bisa menampung semuanya. Maka ada prioritas, terutama pedagang lama. Ini yang harus dilihat secara utuh, bukan hanya dari sisi tidak kebagian tempat,” jelasnya.
Ia juga menilai bahwa dinamika ini menunjukkan perlunya sistem penataan yang lebih transparan dan terukur, agar tidak memunculkan persepsi ketidakadilan di kalangan pedagang.
Di tengah polemik, Pemerintah Kota Semarang tengah menggagas penguatan fungsi Pasar Johar sebagai pusat ekonomi berbasis kuliner. Konsep ini diharapkan mampu menghidupkan kembali aktivitas pasar hingga malam hari, sekaligus menarik minat masyarakat.
Bagi Mararas, langkah tersebut merupakan peluang strategis untuk mengembalikan kejayaan Pasar Johar sebagai ikon ekonomi. Namun ia mengingatkan bahwa pengembangan tersebut harus dibarengi dengan penataan pedagang yang matang dan inklusif.
“Sentra kuliner bisa jadi solusi, termasuk untuk menampung PKL yang belum mendapat tempat. Tapi perencanaannya harus jelas, jangan sampai malah menambah persoalan baru,” tegasnya.
Ia menambahkan, polemik yang terjadi saat ini seharusnya menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi pemerintah kota dalam menyusun kebijakan yang lebih konsisten, terarah, dan berpihak pada kepentingan bersama.
“Ini bukan sekadar soal roti gambang. Ini soal bagaimana kota ini menata ruang, pedagang, dan kebijakannya agar tidak terus menimbulkan polemik setiap ada perubahan,” pungkasnya.
