FOLKSTIME.ID – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menawarkan skema insentif melalui mekanisme pasar karbon untuk menarik investasi pada proyek-proyek hijau di Indonesia.
Tawaran tersebut disampaikan Zulkifli Hasan dalam High Level and CEO Forum on Low-Emission Rice and Sustainable Agriculture yang dihadiri lebih dari 20 CEO.
Forum itu merupakan bagian dari rangkaian United Nations General Assembly (UNGA) ke-81 dan New York Climate Week 2026 di New York, Amerika Serikat.
Zulkifli mengatakan, peluang mendapatkan nilai tambah dari upaya penurunan emisi dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk masuk ke proyek hijau di Indonesia.
Menurut dia, mekanisme pasar karbon dapat mempertemukan kebutuhan pembiayaan aksi iklim dengan proyek-proyek yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial.
“Peluang memperoleh nilai tambah dan insentif dari aksi penurunan emisi membuat investasi hijau lebih menarik,” kata nya, Selasa, (29/9).
Dalam forum tersebut, Zulkifli menawarkan peluang investasi pada tiga sektor utama, yakni pangan, persampahan, dan kelautan.
Pada sektor pangan, pemerintah mendorong pengembangan budidaya padi rendah emisi. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong praktik pertanian yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya.
Namun, penerapan pertanian rendah emisi secara luas membutuhkan dukungan teknologi, pembiayaan, kepastian pasar, serta manfaat yang jelas bagi petani.
Sementara sektor persampahan diarahkan pada pengembangan fasilitas pengolahan sampah yang mampu mengurangi beban tempat pembuangan akhir sekaligus menghasilkan energi dan nilai ekonomi.
Zulkifli menegaskan persoalan sampah menjadi salah satu sektor yang membutuhkan investasi segera.
“Indonesia menghadapi kedaruratan sampah yang harus segera diatasi, salah satunya melalui waste to energy. Oleh karenanya Pemerintah Indonesia mendorong investasi hijau sektor sampah sebagai prioritas,” tegasnya.
Adapun di sektor kelautan, pemerintah membuka peluang investasi yang mendukung pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
Salah satu potensi yang dikembangkan adalah blue carbon atau karbon biru.Investasi tersebut diharapkan tidak hanya berkontribusi terhadap penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk nelayan.
Sebagai Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Zulkifli juga mendorong penyederhanaan aturan dan penguatan tata kelola perdagangan karbon.
Penguatan tersebut diperlukan agar hasil penurunan emisi yang dapat diukur memiliki nilai ekonomi sekaligus mampu menarik pembiayaan baru untuk proyek-proyek hijau.
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperbarui ketentuan perdagangan karbon melalui bursa, termasuk pengaturan mengenai pencatatan unit karbon dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Zulkifli menyebut pertemuan dengan para pelaku usaha global di New York menjadi momentum untuk mempertemukan investor dengan proyek-proyek nyata di Indonesia.
Pemerintah, kata dia, ingin memastikan aksi iklim tidak berhenti pada komitmen, tetapi diterjemahkan menjadi proyek yang memiliki lokasi, pelaksana, kebutuhan pendanaan, ukuran keberhasilan, serta manfaat bagi masyarakat.
“Indonesia membuka peluang kerja sama untuk menghubungkan ketahanan pangan, penurunan emisi, dan investasi,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Zulkifli juga menyampaikan pidato bertema Indonesia’s Food System Transformation.
Ia memaparkan perkembangan sektor pangan nasional sekaligus agenda pemerintah untuk menjaga keberlanjutan sistem pangan Indonesia.
Melalui berbagai peluang tersebut, pemerintah mendorong investor global untuk melihat proyek hijau di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan, mengurangi emisi, mengatasi persoalan sampah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Rin)
