Folkstime.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempertegas komitmennya dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan bahwa langkah pencegahan harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan memperkuat peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (BNNP Jateng) serta menggerakkan partisipasi masyarakat melalui program Kampung Bersinar.
Pernyataan tersebut disampaikan Luthfi saat menerima audiensi Kepala BNNP Jateng, Toton Rasyid, di ruang kerjanya, Kamis (26/2/2026). Dalam pertemuan itu, ia mengingatkan bahwa perang terhadap narkoba tidak boleh bersifat insidental.
“Jangan hanya bergerak saat peringatan hari narkoba atau ketika ada penangkapan bandar. Pencegahan harus masif, terstruktur, dan konsisten,” ujar Luthfi.
Menurutnya, penguatan program berbasis komunitas seperti Kampung Bersinar (Bersih dari Narkoba) dan Kampung Tangguh menjadi strategi efektif untuk membentengi generasi muda dari paparan narkotika. Ia menilai keberhasilan program sangat bergantung pada keterlibatan aktif warga di tingkat desa dan kelurahan.
“Yang paling penting Kampung Bersinar dan Kampung Tangguh itu benar-benar dihidupkan. Masyarakat harus ikut bersuara dan bergerak bersama pemerintah serta aparat penegak hukum,” tegasnya.
Gubernur juga memberi perhatian khusus pada wilayah Semarang dan Surakarta yang dinilai memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi dibanding daerah lain. Ia meminta BNNP segera memetakan kabupaten/kota yang belum memiliki Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) agar pembentukannya dapat dipercepat.
“Nanti BNNK yang belum ada kantornya didata supaya bisa kita dorong dan bantu,” katanya.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan pengawasan sekaligus memperkuat koordinasi di daerah. Saat ini, dari total 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, baru sembilan yang memiliki BNNK.
Dari sisi pendanaan, Pemprov Jateng terus menambah dukungan hibah bagi BNNP Jateng. Jika pada 2022 dan 2023 alokasi hibah tercatat Rp200 juta per tahun, jumlah itu meningkat menjadi Rp750 juta pada 2024. Bahkan pada 2025 dan 2026, nilai hibah melonjak signifikan menjadi Rp1,5 miliar per tahun.
Peningkatan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung program pencegahan, sosialisasi, hingga rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.
Kepala BNNP Jateng, Toton Rasyid, menyampaikan apresiasinya atas dukungan pemerintah provinsi. Ia memaparkan bahwa berdasarkan survei prevalensi 2024, angka penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 1,3 persen atau setara dengan 195.081 jiwa.
Data tersebut menunjukkan bahwa ancaman narkoba masih nyata dan memerlukan intervensi serius lintas sektor.
Dalam aspek rehabilitasi, Toton mengakui kapasitas layanan rawat inap masih terbatas. Rata-rata rumah sakit di Jawa Tengah hanya memiliki sekitar 10 tempat tidur khusus rehabilitasi narkoba. Dengan keterbatasan itu, BNNP Jateng setiap tahun baru mampu merehabilitasi sekitar 500 orang.
“Sekarang ini tidak bisa hanya menerapkan hukum atau penjara kepada pecandu, tetapi harus direhabilitasi,” ujar Toton.
Pendekatan rehabilitatif dinilai lebih efektif untuk memulihkan pengguna sekaligus menekan angka residivisme. Karena itu, penguatan fasilitas layanan menjadi salah satu agenda prioritas ke depan.
Audiensi tersebut juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemprov Jateng, BNNP, Forkopimda, aparat kepolisian, pemerintah kabupaten/kota, hingga elemen masyarakat. Sinergi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan Jawa Tengah Bersinar (Bersih dari Narkoba) secara berkelanjutan.
Dengan penguatan kelembagaan, peningkatan anggaran, serta gerakan berbasis masyarakat, pemerintah berharap upaya pencegahan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi mampu memutus mata rantai peredaran narkoba hingga ke tingkat akar rumput. (tya)
