FOLKSTIME.ID — Model kepemimpinan kolaboratif yang diterapkan di Jawa Tengah menjadi perhatian dalam seminar nasional Best Practice Kepemimpinan Daerah yang digelar di Gedung AAC Prof Dr Dayan Dawood, Kota Banda Aceh, Rabu (22/4/2026).
Dalam forum yang dihadiri para wali kota se-Sumatera bagian utara tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memaparkan bagaimana sinergi lintas wilayah dan sektor mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan.
Acara ini merupakan bagian dari peringatan Hari Jadi ke-821 Kota Banda Aceh dan rangkaian Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia tahun 2026.
Alih-alih menonjolkan peran individu, Luthfi menekankan pentingnya membangun kekuatan kolektif antar kepala daerah. Menurutnya, pembangunan tidak bisa berjalan optimal jika masih dibayangi ego sektoral.
Konsep tersebut diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, serta integrasi program dari pemerintah pusat hingga daerah.
Pendekatan ini juga terlihat dalam pengembangan kawasan aglomerasi seperti Soloraya. Melalui kerja sama tujuh daerah, event Soloraya Great Sale mampu mencatatkan transaksi hingga Rp10,7 triliun dalam waktu satu bulan pada 2025.
Dari sisi ekonomi, Luthfi mendorong kepala daerah untuk berperan aktif sebagai penggerak investasi. Ia menilai, promosi potensi daerah harus dilakukan secara langsung dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pelaku usaha.
Strategi tersebut terbukti efektif dengan capaian realisasi investasi di Jawa Tengah yang mencapai sekitar Rp88,5 triliun sepanjang 2025.
Tak hanya itu, sinergi juga diperluas ke sektor pendidikan tinggi. Ratusan perguruan tinggi di Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendukung riset dan pengembangan berbasis kebutuhan wilayah.
Dalam aspek sosial, pendekatan kolaboratif diterapkan melalui berbagai program seperti penanganan kemiskinan, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga intervensi stunting. Di sektor kesehatan, layanan dokter spesialis keliling menjadi salah satu inovasi untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Sementara dalam bidang ketenagakerjaan, penguatan link and match antara dunia pendidikan vokasi dan industri dinilai mampu menekan angka pengangguran terbuka.
Melalui paparan tersebut, model pembangunan Jawa Tengah dinilai tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan dan keberlanjutan melalui kerja sama lintas sektor dan wilayah.
Insiden kecelakaan yang melibatkan truk tronton kembali terjadi di kawasan turunan Silayur, tepatnya di depan RS Permata Medika, Ngaliyan Jumat 10 April 2026 pagi. Peristiwa yang terjadi pada pukul 09.00 wib disebut telah memicu perhatian serius dari Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, terutama terkait kondisi tata ruang kota yang dinilai menjadi faktor pemicu berulangnya kejadian serupa. Dalam keterangannya, Agustina menyampaikan bahwa persoalan utama yang dihadapi di kawasan tersebut berkaitan dengan kesalahan perencanaan tata ruang sejak awal. Jalur dengan kemiringan yang curam disebut tidak dirancang untuk dilalui kendaraan berat dengan tonase tinggi. “Harus diakui, tata ruang kita memang keliru. Kemiringan jalannya menurut saya tidak layak untuk kendaraan besar, apalagi dengan muatan berat,” ujar Agustina kepada Folkstime.id, Jumat 10 April 2026 sore. Meski demikian, jalur tersebut disebut tetap digunakan karena menjadi akses utama menuju kawasan industri dan pabrik di wilayah sekitar. Kondisi ini dinilai memperumit upaya penanganan karena adanya kepentingan distribusi logistik. Pada saat kejadian, arus lalu lintas di lokasi disebut berada dalam kondisi ramai lancar dengan cuaca cerah. Meski demikian, sebuah truk tronton sumbu tiga tetap terlibat kecelakaan di jalur dengan kontur turunan tajam tersebut. Pengawasan Dinilai Perlu Diperketat Peristiwa kecelakaan yang terus berulang di turunan Silayur kembali menyoroti efektivitas pembatasan operasional kendaraan berat yang selama ini telah diterapkan. Penguatan pengawasan oleh pihak terkait dinilai menjadi langkah mendesak guna menekan risiko kecelakaan di jalur rawan tersebut. Koordinasi lintas instansi disebut telah dilakukan antara pemerintah kota, kepolisian, dan dinas perhubungan. Namun, upaya tersebut diakui belum mampu menghentikan kejadian kecelakaan secara signifikan. “Kalau kendaraan berat, pasti akan meluncur di turunan. Itu tidak bisa dihindari. Karena itu, pengawasan harus lebih diperketat,” katanya. Kendala Anggaran dan Solusi Kolaborasi Upaya perbaikan infrastruktur jalan melalui perubahan desain tata ruang disebut telah dikaji. Namun, rencana tersebut terkendala keterbatasan anggaran. Disebutkan bahwa kebutuhan dana untuk melakukan perubahan mencapai sekitar Rp60 miliar. “Kalau harus dilakukan perubahan, anggarannya besar sekali, sekitar Rp60 miliar. Itu belum mampu kita penuhi,” ungkapnya. Sebagai alternatif, pemerintah kota disebut mendorong kolaborasi antara dinas perhubungan, kepolisian, dan para pelaku usaha yang menggunakan armada truk di jalur tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan terhadap aturan operasional kendaraan berat. Kewenangan Penindakan Terbatas Terkait kemungkinan pemberian sanksi tegas, termasuk penutupan usaha atau akses jalan, Agustina menegaskan bahwa kewenangan tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah kota. Penutupan jalan disebut menjadi domain pihak kepolisian, sementara pemerintah daerah tidak memiliki dasar hukum untuk menutup operasional perusahaan. “Kalau penutupan jalan itu kewenangan kepolisian. Untuk usaha, pemerintah kota tidak punya kewenangan menutup,” jelasnya. Ia pun menekankan pentingnya kesadaran bersama dari seluruh pihak untuk mencegah terulangnya kecelakaan. Menurutnya, langkah tegas tetap diperlukan, namun harus dilakukan melalui koordinasi lintas instansi yang lebih intensif. semarang kecelakaansilayur turunansilayurngaliyan kecelakaan
