FOLKSTIME.ID – Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada 2026, perhatian publik tak hanya diarahkan pada siapa yang akan memimpin organisasi.
Di balik dinamika tersebut, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah justru mendorong pembahasan yang lebih strategis, yakni merumuskan arah gerak NU sebagai kekuatan masyarakat sipil keagamaan dalam menghadapi tantangan abad keduanya.
Gagasan tersebut menjadi fokus utama dalam Muktamar Ilmu Pengetahuan (MIP) IV yang digelar Lakpesdam PWNU Jawa Tengah bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kudus pada 26–27 Juni 2026.
Mengusung tema “Nahdlatul Ulama sebagai Masyarakat Sipil Keagamaan: Konsolidasi Gerakan, Kemandirian Organisasi, dan Transformasi Sosial”, forum ini mempertemukan pengurus cabang NU se-Jawa Tengah, akademisi, pimpinan perguruan tinggi, pengasuh pesantren, hingga pegiat masyarakat sipil untuk menyusun peta jalan organisasi menuju abad kedua.
Rektor UIN Sunan Kudus, Abdurrahman Kasdi, mengatakan MIP IV merupakan kelanjutan tradisi intelektual yang telah dibangun sejak 2023 sebagai upaya memperkuat sanad keilmuan di lingkungan NU.
“Ilmu pengetahuan harus menghadirkan kemaslahatan. Karena itu, sains, teknologi, humaniora, dan ilmu-ilmu keagamaan harus berjalan secara terpadu agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan pijakan nilai,” ujarnya.
Menurutnya, dipilihnya UIN Sunan Kudus sebagai tuan rumah juga memiliki makna filosofis karena membawa nama Sunan Kudus yang dikenal sebagai waliyul ilmi.
Nilai Gusjigang (bagus akhlaknya, pandai mengaji, dan pintar berdagang) dinilai tetap relevan sebagai fondasi pembentukan warga NU yang unggul secara intelektual sekaligus mandiri secara ekonomi.
NU Didorong Tetap Independen di Tengah Dominasi Negara dan Pasar
Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Tengah, Mokhamad Zainal Anwar, menilai MIP IV lahir dari kegelisahan atas semakin timpangnya relasi antara negara, pasar, dan masyarakat sipil.
Menurutnya, negara semakin dominan melalui regulasi, sementara pasar menguat lewat modal, teknologi, dan data digital.
Di sisi lain, kapasitas masyarakat sipil belum berkembang seimbang sehingga kepentingan publik kerap terpinggirkan.
“Di tengah menguatnya negara dan pasar, masyarakat sipil tidak boleh melemah. Demokrasi hanya akan hidup apabila ruang partisipasi warga tetap kuat. Karena itu, NU harus terus meneguhkan dirinya sebagai masyarakat sipil keagamaan yang mandiri,” kata Zainal.
Ia menegaskan MIP IV bukan sekadar forum akademik, melainkan ruang untuk mengonsolidasikan pengalaman warga Nahdliyin dalam bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, layanan sosial-keagamaan, advokasi, hingga penguatan pesantren.
Gus Rozin Serukan Muktamar NU Berjalan Damai dan Independen
Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah, Abdul Ghaffar Rozin, menyebut penyelenggaraan MIP IV memiliki nilai strategis karena berlangsung setelah Munas dan Konbes NU di Kediri serta menjelang Muktamar ke-35.
Menurutnya, semangat yang lahir dari forum ilmu pengetahuan diharapkan menjadi inspirasi bagi pelaksanaan muktamar.
“Muktamar yang akan datang adalah muktamar damai sebagaimana muktamar pagi ini,” tegas Gus Rozin.
Ia juga mengingatkan bahwa yang harus dimenangkan menjelang Muktamar bukanlah persaingan antarkelompok, melainkan kejernihan berpikir dalam menentukan masa depan organisasi.
Gus Rozin mengutip pesan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang mengingatkan agar NU tidak merasa bangga hanya karena dekat dengan penguasa.
MIP IV Susun Peta Jalan NU Memasuki Abad Kedua
Mustasyar PBNU, Muhammad AS Hikam, menilai tantangan NU saat ini bukan hanya regenerasi kepemimpinan, melainkan memastikan organisasi memiliki arah strategis menghadapi perubahan global.
Menurut Hikam, NU harus mampu merespons berbagai tantangan seperti menguatnya oligarki, disrupsi teknologi digital, krisis lingkungan, hingga perubahan struktur ekonomi dan politik.
“Persoalan NU hari ini bukan sekadar krisis manajemen. Yang dibutuhkan adalah paradigma pembebasan yang diterjemahkan ke dalam strategi organisasi,” ujarnya.
Ia menegaskan keberhasilan NU pada masa mendatang tidak lagi diukur dari besarnya jumlah anggota atau kedekatan dengan kekuasaan, melainkan dari kemampuannya memperkuat masyarakat sipil, membangun kemandirian ekonomi warga, melahirkan ulama-intelektual baru, mengembangkan pendidikan, serta menjaga demokrasi yang berkeadaban.
Hikam juga menawarkan sejumlah agenda strategis, antara lain revitalisasi pesantren sebagai pusat inovasi, penguatan ekonomi warga, pembangunan pusat riset NU, kaderisasi kepemimpinan transformatif, penguasaan ruang digital, hingga diplomasi global berbasis ilmu pengetahuan dan kemanusiaan.
Lima Agenda Besar untuk Masa Depan NU
Forum MIP IV akhirnya merumuskan lima agenda utama sebagai fondasi Nahdlatul Ulama memasuki abad kedua.
Kelima agenda tersebut meliputi penguatan NU sebagai masyarakat sipil keagamaan yang independen, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai basis gerakan, memperkuat kemandirian ekonomi dan tata kelola organisasi, mempercepat transformasi sosial berbasis komunitas, serta menyusun peta jalan jangka panjang yang menghubungkan tradisi pesantren dengan tantangan era digital.
Forum ini menegaskan bahwa masa depan NU tidak hanya ditentukan oleh pergantian kepemimpinan, tetapi juga oleh kemampuannya memperbarui cara berpikir, memproduksi pengetahuan, dan terus menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat melalui gerakan sosial yang berakar pada kebutuhan warga. (Rin)
