FOLKSTIME.ID -Sensus Ekonomi 2026 di Kota Semarang dihadapkan pada berbagai tantangan pelaksanaan di lapangan, mulai dari pengunduran diri petugas sensus, kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data pribadi, hingga keterbatasan akses ke sejumlah perumahan elite dan kawasan industri. Meski demikian, pendataan dipastikan tetap dilaksanakan sesuai target hingga 31 Agustus 2026.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tetap dijalankan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang bersama Pemerintah Kota Semarang dengan menyiapkan langkah antisipasi terhadap kendala yang muncul. Pergantian petugas sensus yang mengundurkan diri telah disiapkan, sementara koordinasi dengan aparat wilayah diperkuat untuk memperlancar proses pendataan.
Hasil Sensus Ekonomi 2026 disebut memiliki peran strategis karena akan dijadikan dasar penyusunan berbagai kebijakan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Oleh sebab itu, seluruh hambatan yang muncul di lapangan diupayakan dapat segera diatasi agar target pendataan dapat tercapai sesuai jadwal.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan terdapat sejumlah petugas sensus yang memilih mengundurkan diri setelah mengetahui kondisi pekerjaan di lapangan lebih berat dibandingkan saat proses perekrutan.
“Memang ada petugas-petugas dari BPS itu ketika terjun ke masyarakat ternyata mengundurkan diri atau resign. Mereka merasa pekerjaan di lapangan lebih berat dari yang dibayangkan,” kata Agustina usai rapat koordinasi bersama BPS Kota Semarang di Balai Kota Semarang, Rabu (15/7).
Menurutnya, proses pendataan tidak akan terganggu karena mekanisme penggantian petugas telah disiapkan oleh BPS. Rekrutmen pengganti dijadwalkan dilaksanakan pada 18 Juli sehingga pelaksanaan sensus tetap berjalan sesuai tahapan.
“Ada proses penggantian petugas secara cepat pada 18 Juli. Mudah-mudahan semua berjalan lancar karena sensus ekonomi ini menjadi dasar penting dalam pengambilan berbagai kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Selain kendala sumber daya manusia, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 juga dihadapkan pada keraguan sebagian masyarakat yang masih mengaitkan kegiatan pendataan dengan penarikan pajak. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi petugas ketika melakukan wawancara di lapangan.
Agustina menegaskan anggapan tersebut tidak benar karena tugas petugas BPS berbeda dengan petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), meskipun sama-sama melakukan pendataan kepada masyarakat.
“Orang mengira petugas BPS berkaitan dengan pajak, padahal tidak. Keduanya melakukan proses pendataan untuk kepentingan yang berbeda dan seluruh data sensus dijamin kerahasiaannya oleh BPS,” jelasnya.
Ia memastikan seluruh informasi yang diberikan masyarakat hanya dimanfaatkan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan ekonomi, bukan digunakan sebagai dasar penetapan pajak.
“Masyarakat tidak perlu takut memberikan data. Data tersebut bersifat rahasia dan sensus ekonomi tidak berkaitan dengan penetapan pajak ataupun kepentingan lainnya,” tegasnya.
Hambatan lain juga masih ditemui ketika petugas melakukan pendataan di sejumlah kawasan perumahan elite dan kawasan industri yang memiliki akses terbatas. Untuk mengatasi kondisi tersebut, koordinasi dengan camat, lurah, hingga pengelola kawasan akan terus diperkuat.
“Ini akan dibantu teman-teman di wilayah. Memang masih ada beberapa kecamatan yang koordinasinya belum optimal, sehingga akan segera kami hubungkan,” kata Agustina.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Semarang Rudi Cahyono menyampaikan petugas yang mengundurkan diri akan digantikan sesuai mekanisme rekrutmen yang berlaku sehingga tidak memengaruhi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Iya, tentunya harus melewati mekanisme rekrutmen lagi,” ujar Rudi.
Ia menyebut capaian pendataan di Kota Semarang hingga pertengahan Juli telah mencapai sekitar 38 persen dan masih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
“Di Kota Semarang sebenarnya masih on the track karena karakteristik masyarakatnya sangat heterogen,” katanya.
Menurut Rudi, karakteristik wilayah perkotaan membuat pendekatan pendataan harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat di setiap kawasan. Perbedaan akses dan karakter responden menjadi salah satu faktor yang memerlukan strategi komunikasi berbeda dibandingkan wilayah perdesaan.
“Dari sisi akses antara wilayah perdesaan dan perkotaan berbeda, sehingga memang membutuhkan pendekatan yang berbeda pula,” pungkasnya.(tya)
