Folkstime.id – Tepat 20 Februari 2026, duet Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen genap satu tahun memimpin Jawa Tengah periode 2025–2030.
Dalam kurun waktu tersebut, keduanya menghadapi rangkaian bencana hidrometeorologi sekaligus mencatat sejumlah indikator makro yang tumbuh positif.
Sepanjang 2025, Jawa Tengah dilanda banjir, rob, tanah longsor, hingga tanah gerak di sejumlah daerah. Banjir bandang dan tanggul jebol terjadi di Demak, rob merendam Sayung, longsor menerjang lereng Gunung Slamet di wilayah Banjarnegara dan Cilacap, serta tanah gerak muncul di Kabupaten Tegal.
Pemprov Jateng menangani situasi itu melalui langkah darurat, distribusi bantuan, hingga percepatan pemulihan pascabencana. Pemerintah juga mengoordinasikan lintas organisasi perangkat daerah untuk memastikan penanganan berjalan simultan.
Di tengah tekanan bencana, Luthfi–Yasin tetap menjalankan program prioritas. Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur, mendorong investasi, memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta menekan angka kemiskinan.
Luthfi meluncurkan sejumlah program yang menyasar langsung masyarakat, seperti layanan dokter spesialis keliling (Speling), sekolah kemitraan dengan skema pendidikan gratis, beasiswa santri, serta perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Pemerintah daerah juga membuka ruang dialog melalui berbagai kanal aspirasi dan kunjungan langsung ke masyarakat.
Dalam menjalankan pemerintahan, Luthfi mengusung konsep collaborative government atau pemerintahan kolaboratif. Ia menggandeng bupati/wali kota, perguruan tinggi, pelaku usaha, investor, organisasi masyarakat, hingga mitra luar daerah.
“Kita gandeng beberapa kampus dan seluruh potensi masyarakat. Collaborative government ini cara bersama-sama untuk membangun Jawa Tengah,” ujar Luthfi dalam salah satu kesempatan.
Ia menilai pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu, kolaborasi dan gotong royong menjadi fondasi kebijakan di berbagai sektor.
Dari sisi ekonomi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 mencapai 5,37 persen secara tahunan (year-on-year).
Angka tersebut melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen dan menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi kedua di Pulau Jawa.
Realisasi investasi sepanjang 2025 tercatat Rp88,50 triliun. Nilai tersebut terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) Rp50,86 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp37,64 triliun.
Capaian itu menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir, dengan 105.078 proyek terealisasi dan menyerap 418.138 tenaga kerja.
Pertumbuhan ekonomi tersebut berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan. BPS mencatat tingkat kemiskinan turun dari 9,48 persen pada Maret 2025 menjadi 9,39 persen pada September 2025.
Jumlah penduduk miskin berkurang 21,87 ribu orang dibanding Maret 2025 dan turun 51,52 ribu orang dibanding September 2024.
Gini ratio Jawa Tengah pada 2025 berada di angka 0,350, yang menunjukkan ketimpangan pendapatan relatif terkendali. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita naik menjadi Rp50,82 juta atau tumbuh 5,9 persen dibanding tahun sebelumnya.
Tingkat pengangguran terbuka juga terjaga di angka 4,32 persen per November 2025.
Meski demikian, Pemprov Jateng masih menghadapi pekerjaan rumah di sektor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada di angka 74,77.
“Angka kemiskinan kita bisa turunkan, kita semakin baik, maka ini harus kita tingkatkan,” kata Taj Yasin.
Ia menegaskan pemerintah akan mengarahkan anggaran secara lebih fokus untuk menurunkan kemiskinan, termasuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok disabilitas agar kualitas hidup mereka meningkat.
Dampak kebijakan tersebut mulai terlihat di lapangan. Pada Agustus 2025, sebanyak 2.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di Brebes keluar dari data kemiskinan dan tidak lagi menerima bantuan sosial.
Salah satu warga, Setia Puji, mengembangkan usaha bakso keliling setelah menerima bantuan dan kini mampu mandiri secara ekonomi.
Upaya kolaboratif Pemprov Jateng juga mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menilai kolaborasi yang dibangun pemerintah provinsi berhasil menjadikan Jawa Tengah sebagai magnet investasi.
Sepanjang 2025, Pemprov Jateng meraih sedikitnya 40 penghargaan dari berbagai lembaga. Namun, Luthfi menegaskan penghargaan bukan tujuan utama.
“Penghargaan ini menjadi pengingat agar kebijakan yang kami jalankan benar-benar berdampak, melayani masyarakat, menjaga integritas, menstabilkan ekonomi, dan membuka ruang investasi seluas-luasnya,” ujarnya.
Menurut Luthfi, membangun Jawa Tengah merupakan proses berkelanjutan. Ia menilai kolaborasi harus terus diperkuat karena tugas melayani masyarakat tidak pernah selesai. (Rin)
