Ahmad Luthfi memprioritaskan penyelesaian konflik warisan di Jawa Tengah, mulai dari tambang Kendeng, petani tebu Blora, sengketa agraria hingga persoalan buruh.
FOLKSTIME.ID – Penyelesaian konflik warisan di Jawa Tengah dipastikan menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setelah berbagai persoalan yang selama bertahun-tahun belum tuntas, mulai dari konflik tambang Kendeng, sengketa agraria, nasib petani tebu Blora, hingga persoalan buruh, dipetakan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menerima audiensi elemen masyarakat yang tergabung dalam Jateng Guyub di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Aspirasi warga dari Rembang, Pati, Blora, Wonogiri, Grobogan, Salatiga, Kota Semarang, serta perwakilan buruh dijadikan dasar dalam penyusunan langkah penyelesaian konflik yang selama ini dinilai berlarut-larut.
Berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dipastikan tidak hanya akan dicatat, tetapi akan dipilah berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun pemerintah pusat agar penanganannya dapat dilakukan secara lebih terukur dan terkoordinasi.
“Rumah gubernur adalah rumah rakyat. Jadi siapa pun boleh datang dan menyampaikan. Apa yang disampaikan masyarakat patut kita dengarkan, patut kita lihat, dan patut kita kerjakan,” kata Ahmad Luthfi.
Menurut Luthfi, setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Persoalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan segera diproses, sedangkan perkara yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota akan dikoordinasikan agar penyelesaiannya dapat dipercepat.
“Pemerintah harus punya pemetaan yang jelas. Yang menjadi kewenangan provinsi akan kami kerjakan, sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun kabupaten dan kota akan kami koordinasikan agar penyelesaiannya bisa lebih cepat,” ujarnya.
Persoalan petani tebu Blora menjadi salah satu perhatian utama dalam audiensi tersebut. Berhentinya operasional Pabrik Gula Gendhis Multi Manis (PG GMM) menyebabkan hasil panen petani harus dikirim ke luar daerah sehingga biaya distribusi meningkat dan pendapatan petani ikut menurun.
Luthfi mengungkapkan komunikasi dengan Menteri Pertanian telah dilakukan untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut sehingga aktivitas industri gula di Blora dapat kembali memberikan manfaat bagi petani.
“Saya harus punya bahan agar persoalan petani tebu Blora bisa terselesaikan,” tegasnya.
Selain persoalan pertanian, percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga dipastikan akan terus dilakukan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan memperkuat aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Dalam dialog tersebut, konflik tambang di kawasan Pegunungan Kendeng, sengketa agraria, dugaan pelanggaran hak-hak buruh, pelayanan pendidikan, penguatan UMKM, hingga pengendalian harga kebutuhan pokok turut disampaikan kepada pemerintah sebagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian segera.
Perwakilan masyarakat Rembang, Joko Priyanto, mengatakan sebagian besar persoalan yang dibawa dalam audiensi merupakan konflik lama yang belum memperoleh penyelesaian meski telah berlangsung selama bertahun-tahun.
“Saat ini pemerintah Pak Luthfi mewarisi konflik dari gubernur sebelumnya. Mau tidak mau, kami meminta persoalan itu diselesaikan,” ujar Joko.
Menurut Joko, aktivitas pertambangan di sejumlah wilayah, baik yang memiliki izin maupun yang beroperasi secara ilegal, dinilai semakin masif dan telah memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan sehingga diperlukan langkah konkret dari pemerintah.
“Yang kami harapkan bukan hanya dialog, tetapi ada langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini terus terjadi di masyarakat,” katanya.
Di akhir audiensi, Ahmad Luthfi menegaskan setiap aspirasi masyarakat harus menghasilkan solusi yang dapat dirasakan secara nyata. Budaya dialog antara pemerintah dan masyarakat, menurutnya, akan terus diperkuat agar berbagai konflik warisan di Jawa Tengah dapat diselesaikan secara bertahap melalui kolaborasi lintas sektor.
“Semua aspirasi harus berujung pada solusi. Dialog seperti ini harus terus dibangun agar persoalan masyarakat bisa diselesaikan bersama,” pungkas Ahmad Luthfi.(mus)