FOLKSTIME.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan agar pelayanan publik di Kabupaten Cilacap tetap berjalan tanpa gangguan di tengah dinamika pemerintahan daerah. Wakil Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan.
Penegasan tersebut merupakan pesan dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang disampaikan melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, dalam pertemuan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta organisasi perangkat daerah (OPD) di Cilacap, Minggu (15/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah provinsi menekankan bahwa berbagai layanan kepada masyarakat, terutama yang menyangkut sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan administratif, harus tetap berjalan seperti biasa.
“Pesan utama dari gubernur adalah pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu. Semua urusan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga harus tetap berjalan normal,” kata Iwanuddin saat menyampaikan arahan gubernur.
Iwanuddin juga mengingatkan pentingnya soliditas seluruh unsur pemerintahan daerah dalam menjaga stabilitas dan memastikan program pelayanan publik tetap berjalan optimal. Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak ditentukan oleh satu individu, melainkan kerja kolektif seluruh perangkat daerah.
Ia menegaskan, seluruh unsur mulai dari Forkopimda, kepala OPD, hingga para camat harus bersinergi menjalankan tugas pemerintahan di daerah.
“Tidak ada Superman dalam pemerintahan. Yang ada adalah Super Team. Artinya semua pihak harus bekerja bersama untuk memastikan pemerintahan berjalan baik dan masyarakat tetap terlayani,” ujarnya.
Penunjukan Ammy Amalia sebagai Plt Bupati diharapkan mampu menjaga kesinambungan program pemerintahan sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi di daerah.
Selain menekankan pelayanan publik, pemerintah provinsi juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menghentikan berbagai praktik yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, terutama yang berkaitan dengan korupsi.
Iwanuddin menyinggung sejumlah kebiasaan yang selama ini masih terjadi dalam tata kelola pemerintahan, seperti pemberian hadiah pada momen hari raya, persoalan pengadaan barang dan jasa, praktik perizinan yang tidak sesuai aturan, hingga pelaksanaan kegiatan pelatihan yang berpotensi menyalahi ketentuan.
“Budaya-budaya seperti itu harus dihentikan. Stop sampai di sini. Kita harus memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Menurutnya, perbaikan sistem pemerintahan menjadi langkah penting agar kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah semakin meningkat.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyatakan siap memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap, baik dalam bentuk pembinaan maupun pendampingan administrasi pemerintahan.
Langkah tersebut dilakukan agar situasi pemerintahan di daerah tetap stabil serta pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan.
“Komitmen pemerintah provinsi adalah memberikan bantuan dan pembinaan agar pemerintah daerah tetap mampu menjalankan tugas pelayanan secara optimal,” kata Iwanuddin.
Dalam arahannya, pemerintah provinsi juga mengingatkan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama terkait harga kebutuhan pokok menjelang Idulfitri.
Pengendalian inflasi dinilai menjadi perhatian penting karena biasanya terjadi peningkatan konsumsi masyarakat menjelang hari raya.
“Pesan gubernur, selain memastikan pelayanan publik tetap berjalan baik, pemerintah daerah juga harus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memastikan kondisi daerah tetap kondusif,” ujar Iwanuddin.
Ia berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dapat bekerja secara profesional dan menjaga stabilitas daerah agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang maksimal.(mus)
