FOLKSTIME.ID – Pemerintah daerah di Jawa Tengah diminta terus menekan adanya praktik pungutan liar (pungli) di destinasi wisata dalam libur panjang Lebaran 2026.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, pungli dalam berbagai bentuknya seperti parkir liar, biaya masuk siluman, hingga “sumbangan” tak resmi bukan hanya merugikan wisatawan secara finansial, tetapi juga merusak pengalaman mereka.
“Jangan sampai setelah jauh-jauh datang dan mengeluarkan banyak uang, wisatawan justru merasa diperas dan tidak dihargai,” ungkapnya, Rabu (18/3/2026).
Menurut Kakung, sapaan akrab Sarif Abdillah, maraknya pungli di tempat wisata bisa menjadi ancaman serius yang bisa merusak pengalaman wisatawan dan merugikan ekonomi lokal.
“Hal-hal semacam ini juga bisa membahayakan masa depan pariwisata daerah maupun nasional,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Atas dasar itu, kata Kakung, perlu penguatan pengawasan di lapangan. Destinasi wisata maupun instansi terkait perlu melakukan berbagai upaya pencegahan.
“Perlu keterlibatan langsung dari pemangku kebijakan daerah, serta integrasi misalnya dinas pariwisata dengan aparat penegak hukum,” jelasnya.
Kakung menambahkan, masyarakat lokal harus dilibatkan dalam pengelolaan wisata, namun juga diberi edukasi bahwa pungli dapat merugikan dalam jangka Panjang.
“Wisatawan perlu dilindungi dengan pengetahuan. Edukasi hak dan kewajiban mereka sebagai pengunjung perlu disebarluaskan, misal lewat kampanye daring atau media di lokasi wisata,” terang legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Kakung tak menampik, pemerintah telah berupaya memberantas pungli melalui berbagai tindakan. Namun, penegakan hukum saja tidak cukup.
“Perlu ada solusi komprehensif yang menyentuh akar masalahnya. Misalnya, pelatihan etika pelayanan, peningkatan kesejahteraan petugas, maupun penerapan sistem pembayaran digital adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan,” bebernya.
Hal terpenting, lanjutnya, adalah perubahan pola pikir dan budaya. Masyarakat lokal harus menjadi garda terdepan dalam menjaga citra pariwisata daerahnya.
“Mereka harus menolak pungli dan menjadi contoh keramahan dan kejujuran bagi wisatawan. Pemerintah daerah dan pengelola wisata dapat menggandeng komunitas lokal untuk membangun sistem pengawasan partisipatif dan menyelenggarakan kampanye edukasi tentang dampak buruk pungli,” tegasnya.
Pariwisata, lanjut Kakung, bukan hanya tentang keindahan alam, tetapi juga tentang pengalaman dan rasa aman yang dirasakan wisatawan.
“Jangan sampau pungli menjadi benalu yang merusak kepercayaan dan meruntuhkan fondasi pariwisata yang berkelanjutan,” tandasnya.
