FOLKSTIME.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengoperasikan Posko Terpadu Lebaran 2026 untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik serta berbagai potensi gangguan perjalanan. Posko tersebut resmi aktif sejak Jumat (13/3/2026) dan akan beroperasi hingga 30 Maret 2026 mendatang.
Posko yang berpusat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah itu berfungsi sebagai pusat koordinasi bagi seluruh pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu yang tersebar di berbagai wilayah provinsi. Fasilitas ini disiapkan untuk memastikan perjalanan pemudik berlangsung aman, lancar, serta memberikan respons cepat jika terjadi kondisi darurat di jalur mudik.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan seluruh personel yang bertugas harus bersiaga penuh selama 24 jam dengan sistem kerja bergilir. Menurutnya, kesiapan petugas menjadi kunci utama dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.
“Pos terpadu, pos pengamanan, dan pos pelayanan sejatinya dibuat untuk memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat,” kata Ahmad Luthfi saat peresmian Posko Terpadu Lebaran 2026 di Semarang, Jumat (13/3/2026).
Posko ini akan menangani berbagai persoalan yang berpotensi muncul selama musim mudik, mulai dari kemacetan lalu lintas, kendaraan mogok, pemudik yang mengalami gangguan kesehatan, hingga kecelakaan lalu lintas. Selain itu, posko juga bertugas mengolah dan memvalidasi data dari berbagai wilayah sebagai dasar pengambilan keputusan cepat oleh pemerintah daerah.
Tak hanya memantau arus kendaraan, pemerintah juga mengantisipasi potensi bencana alam di sejumlah titik rawan di Jawa Tengah, seperti tanah longsor, pergerakan tanah, hingga banjir yang dapat mengganggu jalur transportasi.
Ahmad Luthfi mengingatkan bahwa kondisi keamanan dan kenyamanan petugas harus tetap menjadi perhatian utama sebelum mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Sebelum memberikan pelayanan kepada masyarakat, pastikan anggota kita aman dan nyaman terlebih dahulu. Kalau petugas siap dan aman, pelayanan kepada pemudik juga akan maksimal,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan sejumlah peningkatan fasilitas berdasarkan evaluasi penyelenggaraan mudik pada tahun sebelumnya. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain penambahan kantong parkir di rest area tol, peningkatan jumlah fasilitas toilet, pemasangan penerangan jalan umum, serta penempatan rambu lalu lintas portabel di sejumlah jalur alternatif.
Selain itu, pemanfaatan aplikasi pemantauan lalu lintas juga diperluas agar masyarakat dapat mengakses informasi kondisi jalan secara lebih cepat dan akurat sebelum melakukan perjalanan.
Gubernur juga meminta kewaspadaan khusus di jalur selatan Jawa Tengah yang dinilai masih memiliki keterbatasan penerangan jalan. Ia menilai tambahan rambu penunjang sangat diperlukan untuk meningkatkan keselamatan pengendara.
“Petugas di jalur selatan harus lebih waspada karena penerangan masih minim. Perlu ditambah rambu penunjang agar pengendara tetap aman,” ujarnya.
Pengawasan selama periode Lebaran juga tidak hanya difokuskan pada jalur transportasi. Pemerintah daerah turut memperketat pemantauan di berbagai objek vital seperti tempat ibadah, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, hingga destinasi wisata yang diperkirakan akan dipadati masyarakat selama masa libur.
Selain itu, pemeriksaan kendaraan angkutan umum di terminal juga diperintahkan untuk dilakukan secara ketat guna memastikan kelayakan armada dan keselamatan penumpang.
“Cek betul kendaraan atau bus di terminal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Luthfi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Arief Djatmiko mengungkapkan jumlah pemudik yang menuju wilayah Jawa Tengah pada Lebaran tahun ini diperkirakan mencapai 17,7 juta orang. Angka tersebut meningkat sekitar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sekitar 13 juta pemudik.
Menurut Arief, Posko Terpadu akan beroperasi sepanjang hari dengan tiga pembagian shift petugas yang melibatkan berbagai instansi, mulai dari kepolisian, Basarnas, operator jalan tol, hingga lembaga meteorologi.
Selain personel dari instansi pemerintah, Dishub Jawa Tengah juga mengerahkan lebih dari 350 anggota kelompok masyarakat sadar keselamatan untuk membantu pemantauan di titik-titik tertentu yang jauh dari jangkauan petugas utama.
Untuk memperkuat sistem pemantauan lalu lintas, pemerintah juga memasang sedikitnya 10 kamera pengawas atau CCTV yang terintegrasi dengan sistem pemantauan milik pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Melalui fasilitas tersebut, masyarakat dapat memantau kondisi lalu lintas di daerah tujuan sebelum memulai perjalanan mudik sehingga dapat menentukan waktu dan rute perjalanan yang lebih aman.
“Pemudik bisa mengecek kondisi lalu lintas di kabupaten atau kota tujuan sebelum berangkat,” ujar Arief.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap arus mudik Lebaran 2026 di Jawa Tengah dapat berjalan lebih tertib, aman, dan nyaman meskipun jumlah pemudik diperkirakan meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.(tya)
