FOLKSTIME.ID – Pengendalian harga pangan menjadi salah satu strategi Jawa Tengah menjaga daya beli masyarakat. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya ketika harga komoditas mulai naik, tetapi melalui penguatan produksi, distribusi, cadangan pangan, hingga digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Strategi tersebut mengantarkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026 dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026 serta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).
Penghargaan diterima Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Menurut Luthfi, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, BUMD, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok.
“Kita punya BUMD yang melakukan intervensi kebutuhan bahan pokok penting di seluruh kabupaten/kota, di samping intervensi yang dilakukan oleh dinas-dinas, Bank Indonesia Jateng, dan stakeholder terkait lainnya. Sehingga ketersediaan dan keterjangkauan terus terjaga,” kata Luthfi seusai menerima penghargaan.
Inflasi Jateng 3,08 Persen pada Agustus 2026
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Jawa Tengah secara tahunan atau year on year (YoY) pada Agustus 2026 tercatat 3,08 persen. Angka tersebut berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 3,19 persen pada periode yang sama.
Namun, pengendalian inflasi tetap menghadapi tekanan dari sejumlah komoditas. BPS mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang inflasi bulanan Jawa Tengah pada Agustus 2026. Komoditas yang memberikan andil antara lain daging ayam ras, cabai rawit, dan buncis.
Kondisi tersebut membuat penguatan pasokan pangan menjadi bagian penting dari strategi pengendalian harga di Jawa Tengah.
Produksi Pangan Diperkuat dari Sektor Hulu
Jawa Tengah memperkuat pengendalian inflasi melalui sektor produksi. Pada 2025, luas panen padi di Jawa Tengah disebut mencapai sekitar 1,67 juta hektare, meningkat sekitar 120 ribu hektare atau 7,73 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Produksi gabah kering giling tercatat sekitar 9,3 juta ton atau setara kurang lebih 5,35 juta ton beras. Produksi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan pangan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan di dalam maupun luar Jawa Tengah.
Produksi jagung juga mengalami peningkatan. Produksi komoditas tersebut disebut naik 13,37 persen, dari sekitar 2,43 juta ton menjadi 2,75 juta ton.
Penguatan sektor hulu dilakukan melalui sejumlah program, antara lain perbaikan 108 daerah irigasi, penyediaan 5.400 pompa, penanganan banjir di 60 titik, penguatan pola tanam, sarana produksi, corporate farming, penyediaan benih, serta pengendalian hama.
Cabai Jadi Perhatian karena Harga Mudah Berubah
Komoditas cabai mendapat perhatian khusus karena pergerakan harganya cukup sensitif terhadap perubahan pasokan.
Pemerintah Jawa Tengah menjalankan program New Champion untuk memperkuat produksi cabai. Program tersebut dilaksanakan di lahan seluas 50 hektare yang tersebar di Kabupaten Semarang, Temanggung, Wonosobo, Cilacap, Blora, Batang, dan Boyolali.
Pembangunan greenhouse juga didorong melalui dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Selain itu, terdapat komitmen produksi petani untuk periode Oktober hingga Desember 2026 dengan target sekitar 54.500 kilogram.
Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat pasokan komoditas pangan yang berpotensi mengalami gejolak harga.
Gerakan Pangan Murah hingga Ratusan Kios Pangan
Pengendalian inflasi tidak berhenti di sektor produksi. Pemerintah juga memperkuat sisi hilir melalui distribusi dan intervensi pasar.
Sejumlah langkah yang dilakukan antara lain pengembangan supply chain champion, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sebanyak 1.053 kali, penguatan 368 kios pangan, serta optimalisasi BUMD sebagai off taker atau pembeli komoditas strategis.
Jawa Tengah juga memperluas kerja sama antardaerah untuk menjaga pasokan. Kerja sama tersebut mencakup sejumlah daerah seperti Lampung, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Maluku Utara.
Keterjangkauan harga juga didukung subsidi pangan bagi produsen dan konsumen dengan nilai mencapai Rp5,135 miliar.
Digitalisasi Ikut Menopang Pengendalian Inflasi
Selain menjaga pasokan dan harga pangan, Jawa Tengah mengintegrasikan digitalisasi dalam tata kelola ekonomi daerah.
Melalui program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), transaksi dan pengelolaan ekonomi daerah diarahkan agar lebih efisien serta dapat dipantau secara digital.
Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jawa Tengah pada 2025 tercatat 97,58, meningkat dari 96,25 pada 2024.
Digitalisasi juga diterapkan dalam layanan pembayaran masyarakat, salah satunya melalui pengembangan New Sakpole dengan berbagai pilihan pembayaran seperti virtual account, QRIS, transfer antarbank hingga Laku Pandai Bank Jateng.
Bank Jateng turut mendukung ekosistem tersebut melalui pengembangan Smart Billing berbasis QRIS, Billing Center, dashboard monitoring, pendampingan roadmap, forum diskusi bersama pemerintah daerah, serta perluasan kanal pembayaran.
FEKDI x IFSE 2026 sendiri digelar di JICC pada 24–26 September 2026 dan menjadi bagian dari agenda penguatan ekosistem ekonomi serta keuangan digital nasional.
Pengendalian Inflasi Jadi Kerja Bersama
Luthfi menilai pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah memiliki keterkaitan dalam memperkuat perekonomian. Pengendalian harga membutuhkan ketersediaan barang, distribusi yang berjalan, intervensi ketika diperlukan, serta sistem transaksi yang semakin efisien.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan pemerintah daerah mempunyai posisi penting dalam pembangunan ekonomi, termasuk dalam pengendalian inflasi, digitalisasi, dan penguatan tata kelola ekonomi.
Rangkaian kegiatan di JICC turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga.
Para gubernur dan wakil gubernur, bupati, serta wali kota dari berbagai daerah juga hadir dalam kegiatan tersebut.(mus)
